Bupati Pati Batalkan Kenaikan Pajak Tapi Demo Warga Tak Reda, Ini Kata Pakar Bivitri

Bisnisbandung.com - Ratusan warga Kabupaten Pati Jawa Tengah memadati depan kantor bupati untuk menyuarakan protes terkait aturan kenaikan pajak PBBP2 yang sempat berlaku hingga 250%.

Meski Bupati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan tersebut gelombang demo tetap berlangsung sebagai bentuk kekecewaan warga.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai demo warga sebagai sinyal positif dan konstruktif dalam demokrasi.

Baca Juga: Analis Politik Adi Prayitno Sebut Ketegangan Gibran dan AHY Hanya Gimik

Ratusan warga dari berbagai wilayah terus berdatangan dan memenuhi alun-alun Pati membawa poster tuntutan yang membanjiri pintu gerbang kantor bupati.

Pembatalan kenaikan pajak oleh Sudewo dinilai sebagai upaya menjaga situasi kondusif dan mendorong perekonomian daerah.

Bahkan bagi warga yang sudah membayar pajak sesuai tarif baru, bupati berjanji mengembalikan kelebihan bayar mereka.

Meski demikian demo tetap direncanakan sebagai bentuk protes warga yang merasa tindakan bupati arogan dan tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat

Dikutip dari youtube kompas, Bivitri menjelaskan “Warga sudah punya pemahaman yang cukup tentang relasi mereka dengan bupati yang mereka pilih.”

Baca Juga: Gibran Tidak Salami AHY Jadi Sorotan, Jokman: Masih Sahabat Baik

“Ini menunjukkan pentingnya Pilkada langsung agar warga bisa menuntut janji yang diberikan saat kampanye,” kata Bivitri.

Namun Bivitri mengingatkan bahwa respons bupati membatalkan kenaikan pajak harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, apakah karena tekanan publik atau faktor politik lain seperti perintah dari Menteri Dalam Negeri atau pengaruh partai politik pengusung.

“Tapi, yang jelas ini adalah fenomena demokrasi yang sehat. Demonstrasi adalah salah satu cara warga menyuarakan aspirasi,” imbuhnya.

Bivitri juga mengomentari sikap arogan yang sempat terekam saat ketegangan antara warga dan bupati muncul di media sosial.

Baca Juga: Soroti Pembayaran di Hotel-Hotel, Tarif Royalti Musik Dinilai Tak Proporsional