Bupati Pati Dituntut Mundur, Benarkah Murni Gejolak Warga? Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Bisnisbandung.com - Setelah kegaduhan terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Pati, kini warga mendesak untuk menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

Fenomena ini menjadi sorotan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, yang menilai gerakan masyarakat mencerminkan kesadaran warga terhadap relasi mereka dengan pejabat yang dipilih melalui Pilkada langsung.

Menurut Bivitri, aksi warga Pati menunjukkan dampak positif dari sistem demokrasi, karena masyarakat dapat menilai kinerja dan janji kampanye bupati secara langsung.

Baca Juga: Pesan Tegas Prabowo untuk TNI, Ikrar: Siap Mati Demi Rakyat!

“Saya kira kita harus apresiasi itu ya, karena artinya warga sudah punya pemahaman yang cukup tentang relasi mereka dengan bupati yang mereka pilih,” jelasnya.

Meskipun bupati telah menurunkan PBB dan meminta maaf, warga tetap melanjutkan demo, menandakan adanya kesadaran politik dan hak-hak mereka sebagai konstituen.

“Apakah itu benar-benar ee karena gejolak warga yang seperti itu kemudian diperintahkan oleh misalnya Menteri Dalam Negeri sebagai atasannya bupati ya dalam konteks NKRI atau memang dia sedang melakukan upaya politik lainnya?” ucapnya.

Baca Juga: Amien Rais Soroti Enam Provinsi Papua yang Masih Termiskin, Desak Pemerintah Bertindak

“Tapi saya kira ini suatu fenomena yang baik karena disampaikan dengan cara-cara yang sebenarnya juga demokratis,” sambungnya.

Pakar hukum ini juga menyoroti karakter bupati yang dianggap arogan dalam beberapa peristiwa sebelumnya, yang memicu ketegangan dengan masyarakat.

Kesadaran warga akan hak mereka sebagai pembayar pajak dan ekspektasi terhadap pejabat terpilih menjadi faktor penting dalam munculnya desakan mundur.

Selain itu, Bivitri menilai gerakan demo ini juga menunjukkan adanya kombinasi antara gejolak warga dan tekanan politik dari pihak-pihak terkait, termasuk partai politik, yang memengaruhi keputusan bupati.

Baca Juga: Heboh Pajak PBB Naik 250% di Pati! Adi Prayitno Bongkar 3 Biang Kerok Kontroversi

Fenomena ini dianggap sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat, di mana masyarakat dapat menilai kelayakan seorang pemimpin dalam konteks keseharian mereka.