Lebih lanjut, diskusi tersebut memunculkan tudingan bahwa PSI bukan hanya kehilangan arah sebagai partai politik, tetapi juga dianggap tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Partai Politik.
Hal ini mengacu pada dugaan bahwa PSI tidak memiliki komitmen untuk mencerdaskan kehidupan demokrasi dan berpolitik secara konstitusional.
Dalam pandangan PNI Marhaenisme, partai politik seharusnya menjadi alat pendidikan politik rakyat, bukan sekadar kendaraan politik pragmatis yang mempermudah akses kekuasaan bagi individu tertentu.
“Jadi Jokowi memang harus masuk di PSI. Seperti tadi saya bilang, Mas, partai lain takut karena apa? Diacak-acak nanti,” singgungnya.***
Baca Juga: Jawa Barat Darurat Sampah, Dedi Mulyadi Serahkan Solusi ke Achmad Husein