Meskipun Presiden Prabowo dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia telah mengambil langkah untuk mengatasinya, sentimen negatif terhadap kebijakan pemerintah tidak bisa dihindari.
Lebih jauh, Ikrar menilai bahwa struktur kabinet saat ini lebih didominasi oleh kepentingan politik pasca-Pemilu 2024.
Banyak jabatan strategis yang diberikan sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan, bukan berdasarkan kapabilitas dan kompetensi individu yang mengisi posisi tersebut.
Baca Juga: Pidato Presiden Prabowo Dinilai Retorika Kosong, Faizal Assegaf Tuntut Pembersihan Kabinet
Akibatnya, beberapa kementerian tidak mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dalam 105 hari pertama pemerintahan Prabowo.
Jika reshuffle benar dilakukan, Ikrar menekankan pentingnya evaluasi yang objektif terhadap kinerja para menteri.
Ia berpendapat bahwa akuntabilitas harus menjadi faktor utama dalam menentukan apakah seorang menteri masih layak dipertahankan atau tidak.***
Baca Juga: Budayawan Mohamad Sobary: Bahlil Menjadi Menteri yang Harus Dibuang