Prabowo Jadikan IKN ke Jalan yang Benar, Andrinof Chaniago: Masa Jokowi Terlalu Dipaksakan

bisnisbandung.com - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dalam proyek pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan menyesuaikan jadwal agar lebih realistis.

 Keputusan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago, yang menilai langkah ini sebagai jalan yang lebih benar dan realistis.

“Di masa Pak Jokowi sampai masa-masa terakhir kemarin, terlalu  dipaksakan ya, ingin pindah di akhir 2024,” ujarnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Indonesia Lawyers Club.

Baca Juga: Presiden Prabowo Pangkas Anggaran Secara Ekstrim, Akbar Faizal: Ini Shock Therapy Birokrasi yang Sangat Bagus

Andrino Chaniago menyoroti bahwa pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), target pemindahan ASN ke IKN dirancang untuk dilakukan pada akhir 2024 dengan rencana upacara besar pada 17 Agustus 2024.

 Namun, menurutnya, rencana tersebut terlalu dipaksakan dan kurang realistis mengingat kesiapan infrastruktur serta kebutuhan operasional di lokasi baru masih dalam tahap pengembangan.

 Ia juga menekankan bahwa percepatan investasi yang dilakukan sebelumnya kurang efektif karena kondisi di lapangan belum sepenuhnya siap.

Baca Juga: “Bertindak Dong” Dokter Tifa Desak Presiden Prabowo Bersikap Tegas terhadap Keluarga Jokowi

Sejalan dengan kebijakan baru, pemerintah menunda pemindahan ASN ke IKN sampai batas waktu yang belum ditentukan.

 Penundaan ini tertuang dalam surat resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang dirilis pada tahun 2024.

“Begitu juga mengkejar-kejar investor untuk masuk gitu. Nah, sekarang ini ada penjadwalan kembali, misalnya penjadwalan kembali  pemindahan ASN. Justru itu jalan yang benar dan jalan yang realistis ya,” lanjutnya.

 Andrinov berpandangan, keputusan ini lebih rasional dibandingkan target sebelumnya karena memungkinkan kesiapan yang lebih matang.

Ia menyoroti bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan penyelesaian pembangunan IKN hingga 2028, termasuk gedung-gedung lembaga negara seperti DPR RI, DPD RI, MPR RI, dan Mahkamah Agung.

Baca Juga: PDIP Bantah Tudingan KPK, Hasto Tak Pernah Perintahkan Harun Masiku Merendam HP