Contohnya, peran baru seperti Kepala Badan Penyelenggara Haji yang setingkat menteri membutuhkan undang-undang yang relevan untuk menghindari konflik dengan peraturan yang menyebut Menteri Agama sebagai pengatur utama urusan haji.
Penyesuaian ini memerlukan perubahan besar dalam sejumlah undang-undang, yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah saat ini.
Melalui pandangan tersebut, Mahfud MD menilai bahwa ke depannya, restrukturisasi dalam kabinet mungkin akan lebih disambut positif, terutama jika bertujuan memperjelas arah dan meningkatkan efisiensi.
“Nantinya, kalau dirombak-rombakan lagi, bisa ditata dengan baik. Meskipun itu tidak mudah, karena ya, sekarang ini sudah menjadi realitas. Banyak menteri dan departemen yang belum bisa bekerja maksimal,” jelas Mahfud MD.***
Baca Juga: BRI Aksi Nyata di Hari Pahlawan, Berikan Beasiswa sebagai Bentuk Kepedulian untuk Anak TNI dan Polri