Rocky Gerung Nilai Jokowi Mulai Tertekan, KPK Selidiki Dugaan Mark up Proyek Kereta Cepat

bisnisbandung.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan korupsi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang melibatkan indikasi mark up anggaran dan praktik cashback.

Penyelidikan ini dikabarkan telah berlangsung sejak awal tahun dan kini mulai menarik perhatian publik karena sorotan mengarah pada kebijakan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa munculnya tanggapan dari mantan Presiden Jokowi mengenai proyek KCJB menunjukkan adanya tekanan politik yang mulai dirasakan mantan kepala negara tersebut.

“Pada akhirnya Presiden Jokowi berkomentar soal KCJB ini sebenarnya bukan karena terpancing untuk berkomentar,” ujarnya dilansir dari youtube pribadinya.

Baca Juga: Heboh Motor Mogok di Kediri, Pertamina Buka Posko dan Gandeng Bengkel untuk Periksa Kendaraan

“Itu penanda bahwa ada sesuatu yang beliau antisipasi membahayakan. Membahayakan siapa? Membahayakan dirinya, karena dia yang sedang disorot dalam kasus kereta cepat ini,” imbuhnya.

Menurutnya, respons Jokowi terhadap isu ini merupakan bentuk upaya defensif di tengah meningkatnya tuntutan publik agar ia turut bertanggung jawab terhadap beban utang proyek kereta cepat yang dinilai membengkak dari perencanaan awal.

Rocky menilai bahwa persoalan utama dalam proyek KCJB bukan semata soal keuntungan atau manfaat sosial transportasi publik, melainkan potensi kerugian negara akibat perencanaan yang tidak efisien dan dugaan manipulasi anggaran.

Baca Juga: Banyak Motor Mogok Usai Isi Pertalite, Pertamina Lakukan Pemeriksaan di Sejumlah SPBU Jawa Timur

Ia melihat bahwa proyek ini kini menjadi fokus utama pemberitaan dan diskusi publik, bahkan melampaui isu-isu lain yang pernah dikaitkan dengan Jokowi, seperti politik dinasti maupun polemik ijazah.

Lebih lanjut, Rocky menilai bahwa penyelidikan KPK terhadap proyek KCJB berpotensi membuka indikasi perencanaan koruptif, yang melibatkan proses penganggaran dan pelaksanaan proyek.

Ia menegaskan, ketika ada dugaan penyimpangan dalam kebijakan publik berskala besar seperti KCJB, maka tanggung jawab moral dan politik tidak dapat dilepaskan begitu saja dari pengambil keputusan utama.

Baca Juga: Kronologi Ambruknya Asrama Ponpes di Situbondo, Polisi Selidiki Penyebab Pasti

Dalam konteks politik nasional, isu KCJB kini dipandang sebagai ujian integritas dan akuntabilitas terhadap kebijakan pembangunan strategis yang digagas di era Jokowi.