Proyek Kereta Cepat Dinilai Hasrat Ambisius Jokowi, PDIP: Sementara Risiko di Tanggung Rakyat

bisnisbandung.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean, menilai proyek Kereta Cepat Indonesia (KCIC) merupakan bentuk ambisi pribadi mantan Presiden Joko Widodo yang sejak awal tidak disertai perencanaan rasional.

Ia menilai kebijakan tersebut lebih mencerminkan hasrat ambisius daripada kebijakan pembangunan yang berlandaskan keadilan sosial.

Menurut Ferdinand, proyek kereta cepat tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Baca Juga: Agus Pambagio Nilai Perbedaan Data Soal Dana Mengendap Terjadi karena Waktu Pencatatan

“Saya mau menyampaikan bahwa memang sejak awal Kereta Cepat Indonesia ini sudah gagal nalar,” gamblangnya dilansir dari YouTube CNN Indonesia.

“Kenapa gagal nalar? Karena memang proyek ini adalah hasrat ambisius yang tidak dikalkulasi. Soal kemampuan membayar ini utang, bukan pinjaman gratis,” terusnya.

Ia menyoroti bahwa pembangunan transportasi ini hanya menguntungkan kalangan tertentu karena harga tiket yang relatif tinggi, sehingga akses bagi masyarakat luas menjadi terbatas.

Kondisi tersebut membuat proyek ini dinilai tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Baca Juga: Kisruh Beda Data, Dedi Mulyadi vs Purbaya, BI Buka Suara

Dari sisi ekonomi, biaya pembangunan kereta cepat yang mencapai lebih dari Rp120 triliun dianggap sebagai beban besar bagi negara.

Proyek ini dibiayai dengan utang, sementara tingkat okupansi penumpang belum mencapai target yang diharapkan.

Ferdinand menilai proyeksi keuntungan yang pernah dijanjikan tidak sejalan dengan realitas operasional saat ini.

Dengan biaya operasional harian yang tinggi, kereta cepat berpotensi mengalami kerugian jika pendapatan dari penjualan tiket tidak mencukupi.

Baca Juga: Survei Tinggi Diragukan, Kinerja Wakil Presiden Dinilai Masih Seremonial