bisnsibandung.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Indonesia bukan sekadar proyek untuk kelompok elit, melainkan menjawab kebutuhan transportasi warga.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bidang Politik PSI, Bestari Barus, menanggapi kritik yang menyebut kereta cepat hanya dinikmati kalangan tertentu karena harga tiketnya relatif tinggi.

Menurut PSI, konsep keadilan dalam pembangunan tidak bisa semata-mata ditentukan oleh asumsi personal tentang siapa yang layak menggunakan layanan tertentu.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Terkejut Air Minum Aqua di Subang Ternyata Bukan dari Mata Air Pegunungan

Keadilan seharusnya mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat dan aksesibilitas pelayanan bagi seluruh warga negara.

Dengan demikian, kereta cepat dipandang sebagai bagian dari jaringan transportasi yang juga berpotensi dimanfaatkan oleh berbagai segmen masyarakat.

“Anda setuju bahwa siapapun yang memakai kereta cepat itu adalah warga negara Indonesia. Setuju enggak?” ujarnya menepis pernyataan Ferdinand (Politisi PDIP), dilansir dari YouTube CNN Indonesia.

“Aduh, kalau bicaranya soal warga negara ini, nanti ada orang naik pesawat, Anda bilang, 'lagi untuk orang kaya, bubarkan Garuda.' Yeah,” sambungnya.

Baca Juga: Agus Pambagio Nilai Perbedaan Data Soal Dana Mengendap Terjadi karena Waktu Pencatatan

Bestari menilai bahwa menilai proyek transportasi hanya dari kacamata harga tiket dan menyimpulkan bahwa proyek tersebut eksklusif merupakan pendekatan yang terlalu sempit.

Ia juga mengingatkan bahwa pembahasan mengenai fasilitas publik sebaiknya tidak langsung mengeneralisir pengguna sebagai kelompok tertentu, karena siapa pun warga negara berhak memperoleh layanan transportasi yang layak.

Di sisi lain, Bestari menyamakan argumen tersebut dengan wacana tentang moda transportasi lain.

Kritik yang mengklaim bahwa moda transportasi tertentu hanya untuk kelompok menengah ke atas seharusnya ditanggapi dengan pendekatan kebijakan yang melihat keseluruhan ekosistem transportasi dan dampaknya bagi mobilitas nasional.

Pernyataan Bestari muncul di tengah perdebatan politik dan sosial mengenai masalah yang terjadi di proyek Kereta Cepat yang kini jadi sorotan.***

Baca Juga: Setahun Pemerintahan Prabowo, Arah Ideologi Dinilai Masih Kabur