Soleman B. Ponto Klarifikasi Peran Intelijen TNI di Tengah Kerusuhan

bisnisbandung.com - Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto menegaskan bahwa keberadaan intelijen TNI di lokasi kerusuhan bukan untuk ikut merusuh, melainkan untuk memantau situasi dan mengumpulkan data.

Pernyataan ini muncul setelah beredar kabar mengenai anggota BAIS TNI yang ditangkap polisi saat kerusuhan dan dianggap sebagai perusuh.

Menurut Soleman, anggota intelijen yang membawa kartu tanda anggota berada di lapangan untuk menjalankan tugas pemantauan.

Baca Juga: Kontroversi Penangkapan Delpedro, Amnesty Internasional Indonesia Desak Polisi Segera Membebaskan

Dalam operasional lapangan, mereka tidak akan membawa identitas resmi jika memang bertugas ikut aksi.

Dengan membawa kartu resmi, anggota intelijen menunjukkan bahwa mereka hanya mengamati situasi, bukan melakukan provokasi atau kerusuhan.

Soleman menekankan pentingnya memisahkan antara intelijen yang bertugas dan massa perusuh yang memprovokasi.

“Kalau dia ikut operasional enggak mungkin dia bawa kartu yang jelas seperti begitu. Sudah pasti semua palsu yang dibawa,” ucapnya dilansir dari youtube official iNews.

Baca Juga: Ibu Bocah Tanjung Priok Buka Suara, Kronologi Jam Tangan Rp11 Miliar Milik Ahmad Sahroni Dikembalikan

“Ya enggak mungkin dikasih begitu. Kalau kamu ketangkap, kasih tahu saya tentara. Kenapa? Ya dia wajib untuk tahu apa situasi yang sedang terjadi saat ini. Itu wajib,” terusnya.

Kesalahpahaman ini, kata Soleman, bisa menimbulkan ketegangan dan salah paham di masyarakat.

Ia juga menyoroti risiko salah tangkap yang menimpa mahasiswa atau warga sipil akibat miskomunikasi terkait keberadaan intelijen di lokasi konflik.

Dalam penjelasannya, Soleman menambahkan bahwa tugas intelijen meliputi pengumpulan informasi dan pertukaran data dengan pihak kepolisian.

Baca Juga: Relawan Prabowo Harus Bubar, Refly Harun: Jangan Kecilkan Presiden dengan Kepentingan Golongan

Keberadaan mereka di lapangan adalah bagian dari kewajiban resmi untuk memastikan keamanan dan pemantauan situasi, bukan sebagai bagian dari massa perusuh.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan publik terkait koordinasi aparat dan pengawasan terhadap kerusuhan, serta pentingnya memisahkan fakta dari spekulasi di media sosial.