Politik Ketakutan Era Reformasi? Ikrar Nusa Bhakti: Jangan Biarkan Indonesia Jadi Fail State

Ia juga menyoroti serangan terhadap rumah pejabat negara termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani serta kerusuhan yang diwarnai bom molotov.

“Kalau rumah menteri saja bisa diserang artinya negara gagal memberi jaminan keamanan,” kata dia.

Karena itu Ikrar menekankan pentingnya Presiden Prabowo Subianto mengambil kendali penuh.

Semua aparat intelijen kata dia harus melaporkan cepat dan tepat agar presiden bisa mengambil keputusan.

Baca Juga: Demo Bukan Spontan, Ekonom UI Soroti Pemicu Utama

“Kalau aparat takut, DPR takut, lalu siapa yang berani menjaga republik ini?” ucapnya.

Sebagai solusi ia mendorong sistem keamanan lingkungan (siskamling) diperkuat.

Namun ia menolak jika rakyat direkrut jadi tameng politik lewat kelompok bayaran.

“Presiden harus cepat bertindak. Kalau lambat, justru beliau yang jadi target makar dan terorisme,” tegasnya.

Baca Juga: Tuntutan 17+8 Bergema! INDEF Ingatkan “Chilean Paradox” di Indonesia

Ikrar juga mengingatkan mahasiswa tetap boleh menyuarakan aspirasi damai.

Ia mencontohkan pengalaman 1998 saat UI memfasilitasi demo mahasiswa ke DPR dengan bus kampus tanpa rusuh dan bentrokan.

“Mari jaga negeri ini. Jangan biarkan politik ketakutan merusak demokrasi,” tutupnya.***