DPR Kendarai Mobil Mewah, Guru Besar Unair Soroti Ketimpangan Kesejahteraan Pejabat dan Rakyat

bisnisbandung.com - Ketimpangan kesejahteraan antara pejabat politik dan masyarakat luas menjadi sorotan dari Guru Besar Universitas Airlangga, Henri Subiakto.

Ia menilai bahwa kondisi ini mencerminkan ketimpangan sistemik di Indonesia, di mana politisi dan aparat penegak hukum menikmati fasilitas dan pendapatan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ilmuwan, dosen, dan masyarakat umum.

“Perhelatan Sidang Tahunan di Parlemen menunjukkan kemewahan dan kesejahteraan pimpinan dan  para anggotanya. Mungkin yang bisa menyamai kesejahteraan dan pendapatan para pejabat politik, anggota DPR RI adalah para petinggi Polri,” tulisnya di akun X pribadinya.

Baca Juga: Bukan Sekadar Rebutan Tali, Ini Makna Di Balik Lomba Tarik Tambang

Perhatian ini muncul terkait video yang menampilkan seorang anggota DPR RI mengendarai mobil mewah saat sidang tahunan MPR.

Video tersebut dianggap sebagai simbol kemewahan para pejabat politik yang kesejahteraannya kontras dengan kondisi rakyat dan akademisi yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia.

“Logis pula jika anggota DPR dan polisi yang sejahtera banyak bersyukur pada kondisi saat ini, karena telah mendapatkan berbagai fasilitas kesejahteraan yang tinggi dibanding institusi yang lainnya,” singgungnya.

Baca Juga: Asal-Usul Balap Karung di Perayaan 17 Agustus, Lomba Ikonik yang Masih Bertahan Hingga Kini

Henri Subiakto menekankan bahwa logika politik di balik ketimpangan ini terkait dengan upaya penguasa mempertahankan kekuasaan.

Anggota parlemen, aparat kepolisian, militer, dan organisasi masyarakat dianggap lebih strategis bagi stabilitas politik pemerintah dibandingkan dengan ilmuwan dan peneliti.

Hal ini tercermin dari alokasi anggaran, fasilitas, dan pendapatan yang diberikan kepada masing-masing kelompok.

Baca Juga: Pukat UGM Desak KPK Percepat Proses Dugaan Korupsi Bupati Pati

Ketimpangan ini berdampak pada dinamika sosial-politik, di mana masyarakat yang belum sejahtera lebih rentan dimobilisasi melalui bantuan sosial atau program pemerintah, yang secara tidak langsung memengaruhi dukungan politik mereka.

Sementara itu, kesejahteraan ilmuwan dan pendidik, meski penting bagi kemajuan bangsa, seringkali tidak menjadi prioritas pemerintah.