Usman Hamid Soroti Pidato Optimistis Prabowo, Korupsi BUMN dan HAM Dipertanyakan

bisnisbandung.com - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menekankan optimisme pertumbuhan ekonomi mendapat catatan kritis dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Ia menilai bahwa janji pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen belum menunjukkan tanda-tanda pencapaian.

Usman menjelaskan bahwa perlambatan ekonomi dunia menjadi faktor yang membuat target ambisius sulit terealisasi.

“Kalau kita lihat di tingkat regional saja misalnya perkiraan ekonomi paling tinggi itu 3,5 sampai 3,6% atau 4,2%,” ucapnya dilansir dari youtube Kompas TV.

Baca Juga: Rojali-Rohana Diremehkan? Gerindra Klaim Prabowo Berhasil Dorong Pertumbuhan Ekonomi

“Sementara beberapa negara besar bahkan mengalami krisis. Amerika bahkan sampai minus. Inggris sampai kehilangan pekerjaan 100.000 orang,” terusnya.

Beberapa negara besar bahkan menghadapi krisis serius, seperti Amerika Serikat yang mengalami pertumbuhan minus, Inggris kehilangan ratusan ribu pekerjaan, hingga Jepang dan Prancis yang mengalami kontraksi ekonomi.

Menurutnya, situasi global ini menunjukkan bahwa capaian tinggi di Indonesia hampir mustahil tercapai dalam waktu dekat.

Baca Juga: Kasus Abraham Samad, Refly Harun: Demokrasi Sontoloyo Jika Orang Diproses Karena Berpendapat

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyinggung persoalan korupsi di BUMN dan BUMD. Namun, Usman menilai belum ada langkah konkret yang disampaikan pemerintah mengenai penanganan kasus tersebut.

Usman juga menyoroti absennya komitmen tegas dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Isu HAM berat di masa lalu, menurutnya, tidak mendapat perhatian dalam pidato kenegaraan. Amnesty menilai hal ini sebagai kelemahan karena publik masih menunggu kepastian mengenai penyelesaian kasus-kasus lama.

Baca Juga: Pukat UGM Desak KPK Percepat Proses Dugaan Korupsi Bupati Pati

Meski Presiden Prabowo menyatakan kritik sebagai bagian dari koreksi, Usman menilai sikap tersebut tidak konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang kerap menuding demonstrasi didanai oleh pihak asing, koruptor, atau media tertentu.