Prabowo Klaim Efisiensi Selamatkan Rp300 Triliun, Dampaknya Bagi Rakyat Dipertanyakan

bisnisbandung.com - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dalam RAPBN 2026.

Ia menyebut berhasil menyelamatkan dana sekitar Rp300 triliun dari pos-pos belanja negara yang dinilai tidak produktif, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor, hingga anggaran yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Kebijakan ini diklaim sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan prinsip efisiensi berkeadilan dalam pengelolaan perekonomian nasional.

“Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita yaitu Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rp300 triliun kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,” ujar Prabowo dilansir dari youtube CNN Indonesia.

Baca Juga: Ribuan Tambang Ilegal Jadi Sasaran Prabowo, Adi Prayitno: Kerugian Negara Fantastis!

Pemerintah menyatakan bahwa hasil efisiensi tersebut dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih produktif.

Tujuannya agar penggunaan anggaran dapat memberi dampak langsung bagi masyarakat luas, termasuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, realokasi dana ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik, terutama terkait sejauh mana masyarakat benar-benar bisa merasakan manfaat dari penghematan anggaran tersebut.

Baca Juga: Ikrar Nusa Bhakti Bongkar Skandal Jokowi Jadi “Musuh Bersama Publik 2025”

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurrahman, menilai efisiensi memang langkah penting, tetapi harus dibarengi dengan transparansi.

“Dan Rp300 triliun itu katakanlah efisiensi gitu ya, realokasinya itu ke mana saja gitu ya. Dan ini tentu mesti dijelaskan ya kepada publik begitu,” ucapnya di youtube CNN Indonesia.

Publik perlu mengetahui ke mana saja Rp300 triliun itu dialihkan agar penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan.

Ia menekankan bahwa efisiensi tidak hanya sekadar mengurangi belanja, melainkan memastikan dana dialihkan untuk kegiatan yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, pembiayaan BUMN strategis, atau penguatan lembaga keuangan negara.

Baca Juga: Prabowo Klaim MBG Sentuh 20 Juta Penerima, Ekonom: Perlu Dicek Lagi Datanya