Ekonom: Sistem Pensiun Jadi Bom Waktu, Pemerintah Terancam Tekor Cash Flow

photo author
- Jumat, 1 Agustus 2025 | 15:00 WIB
Ekonom Yanuar Rizky (dok youtube Forum Keadilan TV)
Ekonom Yanuar Rizky (dok youtube Forum Keadilan TV)


Bisnisbandung.com - Ekonom senior Yanuar Rizky mengungkap sejumlah kejanggalan dan potensi masalah besar dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2024.

Salah satunya adalah terkait tekanan arus kas (cash flow) yang dinilai semakin mengkhawatirkan dan bisa menjadi ancaman serius bagi fiskal negara.

Dalam diskusi bersama Awalil Rizky di kanal “Ngobrol Ekonomi”, Yanuar mengungkap bahwa beban pensiun negara kini menjadi bom waktu.

Baca Juga: Libatkan Mahasiswa, Strategi Terpadu OJK Dorong Literasi dan Minat Investasi Pasar Modal

“Pemerintah itu secara konstruksi hukum masih harus menanggung pembayaran pensiun. Kalau Taspen dan Asabri tak sanggup bayar otomatis APBN harus menutupi kekurangannya,” tegas Yanuar.

Awalil Rizky menambahkan bahwa laporan keuangan 2024 menunjukkan arus kas negara berada dalam tekanan.

“Penerimaan negara tidak sesuai target tapi belanja tetap tinggi. Ini bisa dilihat langsung dari laporan keuangan. Bukan asumsi ini fakta,” jelasnya.

Dalam neraca pemerintah pusat yang telah diaudit BPK dan diserahkan ke DPR disebutkan bahwa total aset pemerintah mencapai Rp13.692 triliun dengan kewajiban sebesar Rp10.269 triliun.

Namun lonjakan kewajiban itu menurut Yanuar bukan tanpa konsekuensi.

Baca Juga: Daya Tarik Pasar Modal Meningkat Seiring Turunnya Suku Bunga BI

“Kalau kita lihat lebih dalam, utang pemerintah ditambah kewajiban pensiun itu sudah sangat besar. Nilainya mencapai Rp3.556 triliun hanya untuk pensiun per Desember 2024,” papar Yanuar.

Yanuar juga menyoroti kelemahan sistem pelaporan pemerintah yang masih berbasis cash basis bukan accrual basis secara penuh seperti pada perusahaan.

“Sistem ini bikin banyak beban seperti pensiun tidak terlihat dalam laporan utama. Adanya hanya di bagian pengungkapan,” jelasnya.

Hal ini membuat banyak pihak merasa "kaget" ketika tiba-tiba muncul angka besar dalam laporan kewajiban pensiun.

Baca Juga: Rojali Dan Rohana Tak Lepas Dari Masalah Kemiskinan Di Indonesia

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Raga Aditya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

KPK dan Kejagung Berbagi Peran Tangani Kasus Korupsi

Jumat, 19 Desember 2025 | 18:00 WIB
X