Kritik Penulisan Ulang Sejarah Dilarang, Adi Prayitno: Emang Pejabat Kita Semua Sesuai Keahlian?

Bisnisbandung.com - Polemik soal penulisan ulang sejarah Indonesia kembali memanas.

Kali ini pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi yang menyatakan bahwa terhadap penulisan ulang sejarah harus datang dari orang yang kompeten dan ahli sejarah menjadi sorotan publik.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai klaim tersebut sebenarnya wajar dalam konteks akademik.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Kritik Penerapan AI dalam Kurikulum, Bisa Perburuk Ketimpangan Pendidikan

“Kalau mau jujur yang berhak mengkritik tulisan sejarah ya tentu saja para ahli sejarah. Ini soal kapasitas dan kompetensi,” kata Adi Prayitno dalam youtubenya.

Namun menurut Adi Prayitno masalah muncul ketika kritik soal sejarah jadi isu politik terbuka yang bisa disampaikan oleh siapa saja termasuk masyarakat umum bukan hanya akademisi.

Apalagi ada kekhawatiran bahwa penulisan ulang sejarah akan memunculkan versi sejarah ala penguasa yang menghilangkan fakta-fakta pahit dan penting.

Contohnya pernyataan Menteri Kebudayaan yang membantah adanya kekerasan terhadap perempuan dalam peristiwa 1998 menuai protes keras dari aktivis dan korban.

“Sejarah itu harus jujur hitam-putih pahit sekalipun harus ditulis agar tidak terulang lagi,” tegasnya.

Baca Juga: Ada Apa dengan 2030? Raymond Chin Sebut Ini Tahun Kritis

Adi Prayitno juga mempertanyakan konsistensi pernyataan Hasan Nasbi mengingat banyak pejabat publik di pemerintahan saat ini justru ditempatkan bukan berdasarkan keahlian melainkan alasan politis.

“Kalau bicara soal kompetensi, apakah menteri-menteri dan pejabat lain sudah sesuai keahliannya? Kan tidak,” ujarnya.

Menurutnya fenomena ini menimbulkan paradoks. “Kalau mengkritik harus ahli sementara pejabat yang mengatur negara pun banyak yang tidak ahli, bagaimana rakyat bisa berani bersuara?”

Adi Prayitno menilai dalam konteks demokrasi kritik dari rakyat adalah hak yang sah terlepas dari latar belakang keilmuan.

Baca Juga: Komnas HAM Tegaskan Migrasi Tenaga Kerja Tidak Boleh Jadi Solusi Negara Atasi Pengangguran