Presiden Prabowo Pastikan Tidak Ada Reshuffle, Pengamat Singgung Menteri-Menteri Bermasalah

Bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan tidak akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

Menurutnya, sikap Presiden ini menunjukkan penggunaan tolok ukur yang sangat subjektif dalam menilai keberhasilan tim kerjanya, tanpa memperhatikan penilaian publik yang berbasis pada realitas sehari-hari.

“Itu tuh, Presiden punya alat ukur sendiri untuk menentukan sukses tidaknya tim kerja dia, yaitu kabinetnya itu. Dan alat ukur itu tentu sangat subjektif,” ucapnya dilansir dari youtube Rocky Gerung Official.

Baca Juga: Dilabeli Ekstrem, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Sindir Konsesi-Konsesi tambang PBNU

Rocky Gerung menilai bahwa meskipun presiden mengklaim bahwa para menteri telah bekerja dengan baik, masyarakat di lapangan justru merasakan sebaliknya.

“Kenapa? Karena hal yang memungkinkan kita mengukur sesuatu seharusnya tidak didasarkan pada apa yang diberitakan dari dalam kabinet tuh,” bebernya.

Salah satu indikator yang dinilai paling nyata adalah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat sejak awal tahun.

Ia menyebut bahwa fakta ini menunjukkan kegagalan pemerintah, khususnya kementerian terkait, dalam menjamin stabilitas lapangan kerja dan memberikan rasa aman bagi pekerja.

Baca Juga: Warga Geram dengan Pelayanan Dukcapil di Kantor TangCity Mall, Datang Pagi Tetap Ditolak

Rocky juga menyoroti bahwa tren PHK ini bukan sekadar insiden kasuistik, melainkan menunjukkan pola yang sistemik.

Ia mengacu pada hasil riset dari lembaga-lembaga nasional maupun internasional yang memperkirakan bahwa tren ini akan terus berlanjut hingga 2025.

Oleh karena itu, menurut Rocky, sangat penting bagi presiden untuk menjadikan data dan riset tersebut sebagai pertimbangan objektif dalam mengevaluasi kinerja menteri.

Selain isu ekonomi, Rocky juga mengingatkan adanya persepsi negatif publik terhadap sejumlah menteri yang pernah disebut dalam kasus-kasus hukum.

Baca Juga: Sindir Greenpeace Indonesia, Ketua PBNU Sebut Menolak Total Adanya Penambangan Bentuk Wahabinisme