Santer Desak Gibran Dicopot, Tidak Ada Penolakan Keras dari Istana Hingga Ketua MPR  

Menariknya, baik Kemenhan maupun Ketua MPR tidak secara eksplisit menolak kemungkinan pergantian wapres.

 Mereka hanya menegaskan keabsahan posisi Gibran sebagai wakil presiden tanpa mengelaborasi mekanisme atau larangan atas pergantian di tengah masa jabatan.

Hal ini menjadi sorotan Alifurrahman, yang menilai absennya penolakan keras justru membuka ruang diskusi lebih luas di kalangan elite politik.

Baca Juga: Pengangguran Jakarta Tembus 350.000, Pemprov Diminta Transparan dalam Rekrutmen PPSU

Alifurrahman juga menilai bahwa kemunculan Wiranto untuk merespons isu ini bukanlah sesuatu yang kebetulan.

 Kehadiran dan komentarnya memperlihatkan bahwa isu ini mulai mendapatkan perhatian serius di lingkungan kekuasaan.

Selain itu, respons dari berbagai pihak juga menunjukkan adanya pengakuan bersama atas keabsahan Gibran, sehingga usulan pergantian bukan bertujuan mempertanyakan legalitasnya, melainkan mendorong dinamika politik baru.***

Baca Juga: Kerja Sama dengan Kemendag, idEA Siap Take Down Produk Ilegal Secara Cepat