PHK Massal Akibat Efisiensi Anggaran, Alifurrahman: Apakah Presiden Prabowo Sudah Dipikirkan Sejauh Itu?

bisnisbandung.com - Pemotongan anggaran APBN 2025 yang mencapai 50% di berbagai sektor, bahkan hingga 80% di Kementerian Pekerjaan Umum, telah memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Dampaknya dirasakan oleh karyawan di berbagai lembaga, termasuk RRI dan TVRI. Kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi sorotan publik karena dinilai membawa konsekuensi serius bagi perekonomian masyarakat, khususnya bagi pekerja honorer dan kelas menengah ke bawah.

Alifurrahman, seorang pegiat media sosial, menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak kebijakan ini.

Baca Juga: Teknologi China Guncang Amerika Serikat, Apa Dampaknya untuk Indonesia?

Ia mempertanyakan apakah Presiden Prabowo Subianto dan tim pemerintahannya telah mempertimbangkan dengan matang efek domino dari pemotongan anggaran yang begitu besar.

 Menurut Alifurrahman, pemotongan ini tidak hanya berdampak pada penghematan listrik dan operasional kantor, tetapi juga menyebabkan PHK massal di berbagai sektor.

“Karena ya lucu juga, anaknya dapat makan siang gratis, tapi makan malamnya enggak dapat karena orang tuanya di-PHK. Aneh, gitu,” gamblangnya.

“Cerita pemotongan anggaran yang sampai 50%, bahkan di Kementerian PU sampai 80%, jelas akan berdampak sangat, sangat, sangat luas sekali kepada banyak orang,” terusnya.

Baca Juga: Heboh! Perusahan Asuransi Mulai Tinggalkan California, Kenapa?

Alifurrahman menyoroti bahwa kebijakan ini berdampak luas pada banyak pihak, termasuk para pekerja proyek di Kementerian Pekerjaan Umum yang harus kehilangan pekerjaan akibat anggaran yang dipangkas hingga 80%.

Selain itu, honorer di RRI dan TVRI juga terkena dampaknya, mengakibatkan banyak pegawai yang kehilangan mata pencaharian secara tiba-tiba.

 Ia menyebutkan bahwa meski sempat muncul berita pembatalan PHK di RRI dan TVRI setelah pertemuan dengan DPR, namun para pekerja yang sudah terlanjur dipecat tetap menghadapi ketidakpastian dalam mendapatkan kembali pekerjaan mereka.

Alifurrahman juga menyoroti ketidakpastian ekonomi yang timbul akibat kebijakan ini.

Baca Juga: Aksi Dadakan Dedi Mulyadi: Tinggalkan Mobil, Naik Motor Warga ke Acara Gerindra