Kontroversi Pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan di Tengah Pemangkasan Anggaran

bisnisbandung.com - Pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus (Stafsus) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menuai kontroversi di tengah kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah.

Menurut pegiat media sosial, Alifurrahman, pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai Stafsus di bidang komunikasi sosial menimbulkan kejanggalan, terutama karena latar belakang Deddy yang lebih dikenal sebagai podcaster dan figur publik.

 Ia menilai langkah ini kontradiktif mengingat situasi ekonomi yang menuntut efisiensi anggaran, sementara jabatan Stafsus tentunya memerlukan alokasi anggaran khusus, termasuk gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya.

Baca Juga: Ironi! Presiden Prabowo Pangkas Anggaran Demi Makan Gratis dan Kabinet Gemuk

Alifurrahman juga mempertanyakan urgensi posisi tersebut di Kemenhan yang sebagian besar informasi dan strateginya bersifat rahasia dan jarang dibagikan secara terbuka di media sosial.

 “Kemenhan ini kan, secara data pekerjaan dan apa yang mereka lakukan, sebenarnya mayoritas atau bahkan hampir semuanya adalah informasi rahasia yang tidak bisa ditampilkan di media sosial,” terangnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Seword TV.

Baca Juga: Hutang Budi Prabowo ke Jokowi Sudah Lunas, Adi Prayitno: Tak Perlu Dipersoalkan Lagi!

Ia mengkritik bahwa peran komunikasi sosial di Kemenhan tidak akan terlalu efektif mengingat sifat sensitif informasi pertahanan negara.

Selain itu, Alifurrahman menyoroti bahwa pelantikan Deddy menunjukkan adanya inkonsistensi kebijakan.

Di satu sisi, pemerintah memangkas anggaran di berbagai sektor, namun di sisi lain mengangkat Stafsus yang dinilai tidak terlalu mendesak.

Menurutnya, keputusan ini justru memicu pertanyaan publik mengenai prioritas anggaran negara.

Alifurrahman juga menyindir bahwa pengangkatan ini terkesan mengada-ada dan lebih didasarkan pada popularitas Deddy sebagai influencer daripada kebutuhan nyata Kemenhan.

Ia mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin dicapai Kemenhan melalui strategi komunikasi sosial ini, terutama karena isu-isu strategis pertahanan jarang dipublikasikan secara terbuka.

Baca Juga: Dari Coretan Adili Jokowi ke Gerakan Mahasiswa, Ikrar Nusa Bhakti: Akankah Membesar?