Ironi! Presiden Prabowo Pangkas Anggaran Demi Makan Gratis dan Kabinet Gemuk

bisnisbandung.com - Presiden Prabowo menuai kritik tajam setelah memutuskan memangkas anggaran sebesar Rp306,69 triliun demi mendanai program makan bergizi gratis dan anggaran kabinet gemuk.

Kebijakan ini memicu kontroversi karena berdampak langsung pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, termasuk meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor.

Jurnalis senior, Hersubeno Arief, menyoroti dampak kebijakan, menggambarkan ironi program makan bergizi gratis.

Ia menyinggung video viral seorang penyiar radio menyuarakan curahan hati yang menyentuh: anak-anak mendapatkan makan pagi gratis di sekolah, namun tidak ada makan siang dan makan malam di rumah karena orang tua mereka terkena PHK.

Baca Juga: Hutang Budi Prabowo ke Jokowi Sudah Lunas, Adi Prayitno: Tak Perlu Dipersoalkan Lagi!

Menurut Hersubeno, video ini menonjolkan kenyataan pahit yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Presiden Prabowo ketika menggagas program makan gratis untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda.

Video yang diunggah di akun Instagram Ainiza tersebut menunjukkan dampak nyata kebijakan pemangkasan anggaran terhadap keluarga yang kehilangan mata pencaharian.

Pemangkasan anggaran ini memukul berbagai sektor, termasuk lembaga penyiaran publik seperti TVRI dan RRI yang melakukan PHK massal.

Baca Juga: Dari Coretan Adili Jokowi ke Gerakan Mahasiswa, Ikrar Nusa Bhakti: Akankah Membesar?

 Selain itu, sektor swasta yang bergantung pada proyek pemerintah, seperti hotel dan kontraktor, juga terdampak karena anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipotong drastis hingga 73%.

 Akibatnya, banyak proyek infrastruktur terhenti dan memicu gelombang PHK di sektor konstruksi.

“Mungkin Pak Prabowo, yang awalnya menggagas program makan siang gratis untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda Indonesia, tidak pernah membayangkan dampaknya bisa sampai seperti ini,” ujar Hersubeno dilansir dari youtube pribadinya.

Tidak semua lembaga terkena pemangkasan anggaran. DPR, Polri, Kementerian Pertahanan, serta lembaga peradilan tinggi tetap aman dari pengurangan anggaran.

Baca Juga: Bahlil Cari Kambing Hitam, Rocky Gerung: Baru Sebulan Dilantik Dirjen Migas Dicopot!