Pangkas Anggaran Besar-Besaran, Rudi S Kamri: Tapi Kenapa Polisi Tak Kena?

Bisnisbandung.com - Pengamat politik Rudi S Kamri menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kanal YouTube Anak Bangsa TV, Rudi S Kamri mengkritisi pemotongan anggaran yang dinilainya tidak adil dan cenderung mengorbankan rakyat.

Menurut Rudi S Kamri salah satu kementerian yang paling terdampak oleh kebijakan efisiensi ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga: Heboh! Perusahan Asuransi Mulai Tinggalkan California, Kenapa?

Dari anggaran awal Rp110 triliun kini hanya tersisa kurang dari Rp30 triliun.

Dampaknya banyak proyek infrastruktur seperti pemeliharaan jalan nasional, irigasi, hingga bendungan terancam mangkrak.

"Kalau jalan rusak tidak diperbaiki siapa yang paling terdampak? Ya rakyat! Terutama menjelang musim mudik seperti sekarang ini," ujar Rudi S Kamri.

Baca Juga: Teknologi China Guncang Amerika Serikat, Apa Dampaknya untuk Indonesia?

Selain itu anggaran untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dipangkas habis.

Dari target lima tahun sebesar Rp48 triliun tahun ini hanya tersisa sekitar Rp1,5 triliun.

Menurut Rudi S Kamri hal ini menunjukkan adanya perubahan fokus kebijakan pemerintah yang perlu dipertanyakan lebih lanjut.

Rudi S Kamri juga menyoroti peran DPR dalam proses efisiensi anggaran ini.

Ia menilai bahwa DPR seharusnya menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih ketat bukan sekadar menyetujui keputusan pemerintah tanpa kritik berarti.

"Saya bingung di luar forum DPR banyak anggota yang teriak-teriak soal pemotongan anggaran ini. Tapi di dalam rapat resmi mereka hanya menjadi tukang stempel pemerintah," kritiknya.

Baca Juga: Ekspansi Maritim, Strategi Cina Menguasai Laut Tuai Kritik Tajam Negara-Negara Barat