Dirjen Anggaran Kemenkeu Korupsi, Rocky Gerung: Sri Mulyani Perlu Terangkan yang Terjadi

bisnisbandung.com - Penangkapan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rahmatarwata, dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp16,8 triliun menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kasus ini mengungkap persoalan serius dalam tata kelola keuangan negara yang selama ini dikelola dengan standar tinggi oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, peristiwa ini menjadi paradoks di tengah kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah.

Baca Juga: Pidato Presiden Prabowo Dinilai Retorika Kosong, Faizal Assegaf Tuntut Pembersihan Kabinet

“Kalau Dirjen Anggaran ditangkap justru ketika anggaran dipangkas untuk penghematan, itu artinya kerakusan sang Dirjen Anggaran melebihi kemampuan kita untuk membayangkan tersedianya makanan siang bergizi,” ujanrnya dilansir dari youtbe pribadinya.

 Di saat kementerian dan lembaga negara diminta untuk berhemat, justru terjadi dugaan korupsi dalam lingkup pengelolaan anggaran yang seharusnya transparan dan akuntabel.

Skandal ini juga menimbulkan kekecewaan publik terkait moralitas dan etika pejabat negara. Sri Mulyani, yang selama ini dikenal sebagai simbol reformasi dan integritas di sektor keuangan, kini mendapat sorotan tajam.

Baca Juga: “Bertindak Dong” Dokter Tifa Desak Presiden Prabowo Bersikap Tegas terhadap Keluarga Jokowi

Publik mempertanyakan sejauh mana pengawasan dilakukan terhadap pejabat tinggi di kementeriannya, terutama dalam pemilihan dan pengangkatan pejabat strategis.

“Ini soal serius, karena Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan mengupayakan supaya insentif pegawainya di atas rata-rata kementerian lain mungkin gajinya pasti tinggi atau tunjangannya macam-macam,” tegas Rocky Gerung.

Selain itu, Rocky Gerung juga menyoroti dampak lebih luas dari kasus ini terhadap perekonomian nasional.

Kebijakan pemangkasan anggaran yang bertujuan untuk efisiensi ternyata beriringan dengan skandal korupsi besar yang merugikan negara.

Baca Juga: Jangan Sampai IKN Mangkrak! Stefan Antonio Ungkap Presiden Prabowo Bisa Melawan Undang-Undang

 Hal ini semakin memperlebar ketimpangan antara beban rakyat yang semakin berat akibat keterbatasan anggaran pemerintah dan perilaku koruptif di tingkat elit birokrasi.