Ubah Tata Tertib, Rocky Gerung Kritik DPR yang Bisa Copot Pejabat Negara

Bisnisbandung.com - Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kali ini Rocky Gerung menyoroti tata tertib baru yang disahkan DPR yang disebutnya berpotensi melampaui kewenangan konstitusional.

Lebih lanjut Rocky Gerung menyoroti kemungkinan adanya konflik kepentingan di balik keputusan DPR ini.

Baca Juga: Kembalinya Pengencer Aktif, Antrean Gas Elpiji 3kg Dinyatakan Berkurang Prediksi

"DPR baru saja mensahkan tata tertib yang memungkinkan mereka mengevaluasi bahkan mencopot pejabat negara yang mereka pilih. Ini jelas akan menimbulkan kontroversi," ujar Rocky Gerung dalam YouTubenya.

Rocky Gerung menjelaskan bahwa DPR memang memiliki tugas konstitusional dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga negara tetapi bukan untuk mengintervensi atau mencopot pejabat yang telah dipilih.

"DPR memilih Ketua MK, Ketua MA, Kapolri, dan pejabat lainnya. Tetapi jika mereka salah memilih itu bukan berarti bisa membatalkan pemilihan tersebut. Sejak awal DPR hanya memiliki hak memilih bukan mencopot," tegasnya.

Menurut Rocky Gerung jika DPR diperbolehkan mencopot pejabat yang mereka pilih hal ini menunjukkan bahwa DPR tidak menjalankan proses seleksi dengan baik sejak awal.

Baca Juga: Nasib Freelancer vs Karyawan Tetap, Raymond Chin Soroti Tren Masa Depan

Ia menyebut bisa saja DPR mencoba memperbaiki citra mereka yang buruk dengan memberikan kesan lebih tegas dalam pengawasan tetapi justru semakin memperburuk reputasi mereka.

Rocky Gerung menjelaskan "DPR mungkin ingin mengoreksi kesalahan mereka sendiri dalam memilih pejabat tapi dengan cara ini mereka justru terlihat arogan."

"Bayangkan jika hakim MK atau pimpinan KPK merasa terancam karena bisa dievaluasi dan dicopot DPR kapan saja. Mereka akan ragu mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan politik DPR," ujarnya.

Rocky Gerung pun mengingatkan soal kasus Prof. Aswanto mantan Hakim MK yang diberhentikan oleh DPR karena dianggap terlalu banyak membatalkan undang-undang yang disahkan DPR.

Ia menyebut ini sebagai contoh bagaimana politik bisa mengintervensi independensi lembaga negara.

Baca Juga: Mengapa Mencari Kerja Semakin Sulit? Ini Akar Masalahnya!