Bisnisbandung.com - Pengamat ekonomi Awalil Rizky menyoroti pemangkasan drastis anggaran infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam APBN 2025.
Awalil Rizky mempertanyakan apakah tugas pembangunan infrastruktur kini akan dialihkan ke sektor swasta.
Dalam youtubenya Awalil Rizky menjelaskan bahwa pemotongan anggaran ini berpotensi menekan sektor konstruksi, mengancam proyek yang sedang berjalan, hingga berisiko menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi para pekerja konstruksi.
Berdasarkan data yang beredar anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk tahun 2025 telah disepakati DPR sebesar Rp 29,57 triliun.
Angka ini turun drastis dari anggaran semula yang mencapai Rp 110,95 triliun atau dipangkas lebih dari Rp 81 triliun.
"Kalau dari Rp 110 triliun menjadi Rp 29 triliun ini bukan sekadar efisiensi tapi pemotongan signifikan," ujar Awalil Rizky.
Menurut Awalil Rizky pemangkasan ini dinilai akan berdampak luas.
Mulai dari menurunnya kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB, terganggunya proyek infrastruktur hingga berkurangnya serapan tenaga kerja.
Baca Juga: Rekrutan Baru Inter Milan Ini Dinilai Sebagai Gelandang dengan Masa Depan Cerah
Awalil Rizky menjelaskan "Dampaknya tidak hanya di proyek infrastruktur tetapi juga pada industri yang memasok bahan material."
"Jika proyek melambat atau berhenti rantai pasok akan terganggu dan pekerja pabrik yang memasok material juga bisa terdampak PHK," tambah Awalil Rizky.
Namun ia menegaskan bahwa jika memang pembangunan infrastruktur dialihkan ke swasta maka perlu ada kepastian hukum dan kebijakan yang memudahkan akses pendanaan serta perizinan proyek.
NamunAwalil Rizky tetap mempertanyakan apakah pemangkasan sebesar ini benar-benar tidak berdampak.
Artikel Terkait
Blak-blakan Adi Prayitno: Nasib IKN Kini Wassalam!
Adu Gengsi Jokowi dan Megawati, Adi Prayitno: Siapa Paling Berpengaruh di Dunia?
Gelombang Protes 'Adili Jokowi' Meluas, Adi Prayitno: Ini Ekspresi Kekecewaan Politik
Kertajati Sepi, BUMD Merugi? Dedi Mulyadi dan Komisi 3 DPRD Buka Suara
Jokowi Tanggapi Grafiti "Adili Jokowi", Itu Cara Mengungkapkan Ekspresi
Uang Pajak Kita Terbuang Sia-Sia, Achmad Nur Hidayat: IKN Dapat Triliunan Tapi Subsidi Gas Elpiji untuk Rakyat Dipersoalkan