Kisruh Kebijakan Gas 3 kg, PDIP: Bahlil ini Tunduk pada Siapa, Raja Jawa?

bisnisbandung.com - Kebijakan terbaru terkait distribusi gas elpiji 3 kg menuai polemik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dinilai memperumit akses masyarakat terhadap gas bersubsidi tersebut.

Muhamad Guntur Romli, juru bicara PDIP, secara tegas mengkritik kebijakan ini. Ia mempertanyakan apakah keputusan tersebut benar-benar berasal dari Presiden Prabowo Subianto atau ada faktor lain yang mempengaruhinya.

“Bahlil Tunduk Pada Siapa? Sebagai menteri yg dikenal titipan Jokowi, keputusan Bahlil yg terbaru, yg mempersulit peredaran gas 3 Kg untuk rakyat tidak diakui sebagai keputusan Presiden Prabowo,” cuitan di akun X pribadinya.

Baca Juga: Gas 3 Kg Langka, Hendri Satrio: Jangan-jangan Ada Pengalihan Isu Pagar Laut PIK 2!

Guntur Romli menilai kebijakan ini berpotensi menciptakan keresahan di masyarakat dan menghambat akses rakyat kecil terhadap kebutuhan dasar.

Menurut Guntur Romli, langkah ini berisiko menimbulkan sentimen nostalgia terhadap pemerintahan sebelumnya.

Jika masyarakat merasa kesulitan dengan kebijakan baru, maka secara alami mereka akan membandingkannya dengan kebijakan di era sebelumnya yang dinilai lebih berpihak pada rakyat kecil.

Baca Juga: Perkuat Ekspansi, KENCANA® Store Buka Toko Baru di 9 Titik

Di tengah berbagai spekulasi, Guntur Romli juga mengkritisi posisi politik Bahlil Lahadalia.

“Kita pun bertanya-tanya, Bahlil ini tunduk pada siapa? Apakah kekacauan gas 3Kg ini ada ‘orderan’ dari ‘Raja Jawa’? Kalau saat ini kacau, masyarakat kan langsung merindukan masa lalu,” terus Guntur Romli.

Sebagai sosok yang selama ini dikenal dekat dengan mantan Presiden Jokowi, muncul pertanyaan terkait kepada siapa sebenarnya Bahlil lebih loyal dalam mengambil kebijakan strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Kebijakan distribusi gas bersubsidi ini masih menjadi sorotan publik, terutama di kalangan masyarakat kecil yang merasakan dampaknya secara langsung.

Baca Juga: Kematian Nenek Akibat Antri Gas 3 KG, Rudi Kamri: Menteri Bahlil Harus Bertanggung Jawab

Keputusan ini dinilai harus dikaji ulang agar tidak semakin membebani rakyat dan menciptakan ketidakstabilan sosial di tengah pemerintahan baru.