Bisnisbandung.com - Nama Jokowi kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah laporan OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) menempatkannya dalam daftar lima pemimpin terkorup di dunia.
Pernyataan ini memicu kontroversi di dalam negeri termasuk reaksi keras dari para pendukung Jokowi bahkan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf turut mempertanyakan kredibilitas OCCRP.
Rocky Gerung seorang pengamat politik yang dikenal vokal turut mengomentari fenomena ini.
Baca Juga: Said Didu Menduga Putusan MK Hapus Ambang Batas Presidential Threshold Ada Kepentingan Jokowi
Dalam youtubenya Rocky Gerung mengungkapkan bahwa laporan OCCRP didasarkan pada data publik dan kritik masyarakat sipil terhadap pemerintahan Jokowi.
"Semua data itu berasal dari laporan LSM Indonesia, kritik tokoh publik, dan opini masyarakat yang terekspos di media sosial. Ini yang kemudian dianalisis oleh OCCRP," ujarnya.
Rocky Gerung menegaskan bahwa meskipun OCCRP tidak mengandalkan keputusan hukum di Indonesia data ini cukup kuat untuk membangun narasi internasional.
Menurut Rocky Gerung reaksi keras dari para pendukung Jokowi menunjukkan kepanikan.
"Ketika OCCRP mengeluarkan laporan ini buzzer dan pendukung Jokowi langsung menyerang kredibilitas lembaga tersebut. Bahkan Ketum PBNU turut menilai OCCRP sebagai lembaga tidak kredibel," kata Rocky Gerung.
Baca Juga: MK Hapus Ambang Batas 20% Pencalonan Presiden, Hendri Satrio: Dapet Ilham Kali Ya
Ia menilai argumen ini semakin melemahkan posisi para pendukung Jokowi yang cenderung defensif tanpa menawarkan bantahan berbasis data.
Rocky Gerung menyoroti dugaan manipulasi data dan kebijakan selama pemerintahan Jokowi seperti ekspor nikel mentah ke Cina dan perubahan usia untuk memuluskan Gibran dalam kontestasi politik.
"Semua itu definisi korupsi. Uang hasil ekspor nikel ke mana? Kebijakan manipulatif ini jelas merugikan negara," tegas Rocky Gerung.
Rocky Gerung membandingkan kredibilitas OCCRP dengan lembaga survei di Indonesia.
Baca Juga: Keakraban Anies dan Ahok Jadi Perbincangan, PDIP: 2029 Masih Terlalu Jauh untuk Dibicarakan
Artikel Terkait
Era Baru Dimulai! Rocky Gerung: Presidential Threshold Nol Persen, Dinasti Jokowi Tamat
Ambang Batas 20% Gugur, Adi Prayitno Sebut Demokrasi Indonesia Bangkit
OCCRP Sebut Jokowi Salah Satu Tokoh Terkorup Dunia, Begini Respons KPK
MK Hapus Presidential Threshold, Mahfud: Hak Rakyat Kembali
Klarifikasi Ronny Sompie Usai Diperiksa KPK, Bongkar Perlintasan Harun Masiku Tahun 2020
Usai Ambang Batas Dihapus, Ferri Nuzarli: Partai Buruh Siap Bertarung di Pilpres 2029