Jokowi dan PDIP Saling Bongkar, Henri Subiakto: Memperlihatkan Kebusukan di Antara Kedua Pihak

bisnisbandung.com - Henri Subiakto, seorang akademisi dan pengamat politik, memberikan pandangannya yang tajam terkait konflik yang tengah memanas antara Jokowi dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Dalam cuitan di akun X pribadinya, Henri menyoroti bagaimana perseteruan ini membuka tabir politik Indonesia yang selama ini diselimuti oleh kepentingan dan permainan kekuasaan.

Ia menganggap bahwa konflik Jokowi dan PDIP ini bukan sekadar perseteruan biasa, melainkan sebuah perang terbuka yang memperlihatkan kebusukan di antara kedua pihak.

“Konflik PDIP vs Jokowi ini tentu sangat menguntungkan publik, dan terutama mereka yg tidak menyukai PDIP maupun Jokowi,” sepenggal cuitannya di akun X.

Baca Juga: PDIP di Bawah Tekanan, Qodari: Megawati Terjepit di Antara Manuver Prabowo dan Jokowi

Henri menyoroti bagaimana isu-isu hukum yang sebelumnya redup kini kembali mencuat di tengah konflik tersebut.

Salah satu contohnya adalah kasus Harun Masiku yang kembali dibuka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga menyeret Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP, sebagai tersangka.

 Menurut Henri Subiakto, langkah ini memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia kini sangat kental dengan nuansa politik.

Baca Juga: Respon Adi Prayitno Terkait Penetapan Hasto sebagai Tersangka, Politisasi atau Murni Hukum?

Lebih lanjut ia menulis,“Ada kemungkinan PDIP akan membongkar kasus kasus korupsi yg mereka ketahui, bahkan termasuk hal hal yg selama ini dirahasiakan terkait dinasti politik Jokowi dan latar belakang mereka,”

“Termasuk misalnya legalitas pendidikan Jokowi dan Gibran yang selama ini sudah jadi kontroversi, bahkan ijasah Jokowi sempat dimasalahkan hingga ke pengadilan,” sambungnya.

Henri Subiakto menyinggung peran Jokowi yang menurutnya kerap melakukan "cawe-cawe" dalam urusan hukum dan politik, seperti yang perna dituduhkan oleh mantan Ketua KPK, Agus Raharjo.

Selain itu, ia mengamati bahwa konflik ini menunjukkan adanya permainan kekuasaan di balik institusi penegak hukum, terutama karena KPK kini dianggap berada di bawah kendali eksekutif. Lebih lanjut, Henri memandang bahwa perseteruan ini justru menguntungkan publik.

Baca Juga: Mahfud MD Tegaskan Denda Damai Tidak Bisa Digunakan untuk Kasus Korupsi