Hal ini membuat sistem pemilihan melalui DPRD dinilai tidak efektif dan tidak demokratis.
Mahfud MD menyebut sejak 2006 pemilihan langsung menjadi solusi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh DPRD.
Namun, praktik politik uang tetap merajalela. "Serangan fajar menjadi hal biasa. Rakyat bahkan menunggu amplop dari kandidat," tambahnya.
Meski demikian ia mengakui bahwa demokrasi adalah proses yang terus berevolusi.
Baca Juga: Soal Keinginan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Rudi S Kamri: Ini Mengamputasi Hak Politik Rakyat
Pada 2014 sempat ada kesepakatan lintas partai untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Namun gelombang kritik dari publik dan tokoh-tokoh politik seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuat rencana tersebut batal.
Mahfud MD menegaskan bahwa sistem pemilu, baik langsung maupun melalui DPRD, memerlukan evaluasi mendalam.
Baca Juga: Effendi Gazali Ungkap Jokowi Diuntungkan dengan Pemecatannya dari PDIP, Tidak Jadi Kutu Loncat
"Keduanya punya kelemahan. Harus ada solusi untuk mengurangi korupsi, kecurangan, dan pemborosan biaya," katanya.
Mahfud MD berharap evaluasi ini melibatkan semua pihak demi menghasilkan sistem yang lebih baik untuk bangsa.***
Artikel Terkait
Sri Mulyani Tak Cocok Jadi Menteri? Prof Didin Beri Peringatan untuk Prabowo
Indonesia Pimpin D8 Mulai 2026, Prabowo Siap Angkat UMKM ke Level Global
Yasonna Laoly Diperiksa 7 Jam di KPK, Bongkar Surat Fatwa MA dan Harun Masiku
Tito Karnavian Semprot Pejabat Daerah, Rp 10 Miliar Anggaran Stunting Sampai ke Rakyat Hanya Rp 2 Miliar!
Gubernur BI Perry Warjiyo Buka Suara Usai Kantornya Digeledah KPK
Penyelidikan Kasus Korupsi CSR BI, Perry Warjiyo Akan Diperiksa KPK