Bisnisbandung.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memberikan tanggapan usai penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perry Warjiyo menegaskan bahwa BI akan bersikap kooperatif dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan.
Perry Warjiyo menjelaskan bahwa penggeledahan KPK berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia.
Dikutip dari youtube kompas, Perry Warjiyo menjelaskan "KPK membawa dokumen-dokumen yang terkait dengan program CSR tersebut."
Perry Warjiyo memastikan BI telah menjalankan program CSR sesuai tata kelola dan prosedur yang ketat.
Menurut Perry Warjiyo program CSR dialokasikan melalui tiga bidang utama yaitu Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial dan Keagamaan.
Perry Warjiyo mengatakan program Pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada sekitar 11.000 penerima setiap tahunnya dan untuk pemberdayaan ekonomi BI Mendukung UMKM dan program pemberdayaan masyarakat lainnya.
Baca Juga: Soal Keinginan Prabowo Pilkada Dipilih DPRD, Rudi S Kamri: Ini Mengamputasi Hak Politik Rakyat
Sementara itu untuk Sosial dan Keagamaan BI mendukung kegiatan ibadah dan sosial masyarakat.
"Setiap program CSR harus melalui yayasan yang sah, memiliki program konkret, dan wajib membuat laporan pertanggungjawaban," jelas Perry Warjiyo.
Perry Warjiyo juga menyinggung dampak penggeledahan ini terhadap pasar keuangan.
Ia mengakui bahwa pemberitaan semacam ini bisa memengaruhi kondisi pasar, termasuk nilai tukar rupiah.
Meski begitu Perry Warjiyo menegaskan BI tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar melalui berbagai langkah seperti intervensi pasar dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN).
Baca Juga: Jokowi Kena Karma Demokrat, Alifurrahman Soroti Pernyataan Dino Patti Djalal
Artikel Terkait
Rocky Gerung: PDIP Salah Pilih Jokowi Jadi Presiden Tapi Benar Ketika Memecatnya
Mobil Mewah hingga Surat Berharga, Intip Koleksi Harta Gubernur BI Perry Warjiyo Rp 65,9 Miliar
Ikrar Nusa Bhakti: Pemecatan Jokowi oleh PDI-P adalah Karma Politik
Pilkada Mahal, Qodari: Pilihan DPRD Tidak Lebih Demokratis!
Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Langkah Mundur Demokrasi Kata Rinny Budoyo
Sri Mulyani Tak Cocok Jadi Menteri? Prof Didin Beri Peringatan untuk Prabowo