Bisnisbandung.com - Mahfud MD menyoroti polemik terkait sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Dalam youtubenya Mahfud MD menyinggung berbagai masalah yang muncul dari proses pemilihan langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Mahfud MD keduanya memiliki tantangan tersendiri tetapi pemilihan melalui DPRD dinilai lebih "jorok" dan rentan terhadap kecurangan.
Baca Juga: Sandiaga Uno Ungkap Tren Promosi 2025, Mega Influencer Cenderung Ditinggalkan
Mahfud MD memulai dengan menyoroti biaya pemilihan langsung yang sangat tinggi.
"Biayanya mahal, permainannya kotor, tidak pakai etika, rasa malu, atau takut. Jorok sekali," tegas Mahfud MD.
Ia menambahkan bahwa pemilihan langsung sering kali memicu korupsi.
Studi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa 84% pembiayaan Pilkada didanai oleh cukong.
Akibatnya kepala daerah yang terpilih merasa harus memberikan konsesi kepada para penyandang dana tersebut.
Baca Juga: Zulfan Lindan Sarankan Megawati Belajar dari SBY Perihal Penyerahan Ketua Umum Partai
Mahfud MD juga menyinggung praktik buruk dalam pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurutnya sistem ini tidak kalah bermasalah karena banyak anggota DPRD terlibat dalam jual-beli kursi dan pemerasan kepala daerah.
"Dulu kepala daerah diperas untuk menyuap anggota DPRD agar laporan pertanggungjawabannya tidak ditolak. Jika tidak kepala daerah bisa dipecat," jelas Mahfud MD.
Mahfud MD mengingatkan bahwa praktik seperti ini terjadi di berbagai daerah termasuk kasus-kasus pemerasan oleh DPRD yang sempat ramai diberitakan.
Baca Juga: Kemana Jokowi Akan Belabuh? Irma Suryani: Yang Pasti Chemistry dengan Surya Paloh Bagus
Artikel Terkait
Sri Mulyani Tak Cocok Jadi Menteri? Prof Didin Beri Peringatan untuk Prabowo
Indonesia Pimpin D8 Mulai 2026, Prabowo Siap Angkat UMKM ke Level Global
Yasonna Laoly Diperiksa 7 Jam di KPK, Bongkar Surat Fatwa MA dan Harun Masiku
Tito Karnavian Semprot Pejabat Daerah, Rp 10 Miliar Anggaran Stunting Sampai ke Rakyat Hanya Rp 2 Miliar!
Gubernur BI Perry Warjiyo Buka Suara Usai Kantornya Digeledah KPK
Penyelidikan Kasus Korupsi CSR BI, Perry Warjiyo Akan Diperiksa KPK