Bisnisbandung.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengakui kesalahan partainya dalam mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wali kota Solo.
Dalam pernyataannya, Sekjen PDI-P Hasto menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena partai terbawa arus feodalisme yang membuat mereka 'khilaf'.
Menurut Sekjen PDI-P Hasto, keputusan untuk mencalonkan Gibran terpengaruh oleh situasi yang menguntungkan elite tertentu dan kepentingan keluarga.
Hal ini merupakan bagian dari sistem yang masih ada di dalam politik Indonesia.
Namun setelah melihat lebih dalam PDI-P menyadari bahwa kemajuan yang terjadi di bawah kepemimpinan Jokowi sebagian besar dipicu oleh beban utang yang besar.
Dikutip dari youtube kompas, Sekjen PDI-P Hasto mengatakan "Jujur saja khilaf ketika dulu mencalonkan Gibran".
"Kami juga mengakui di sisi lain memang kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," tambahnya.
Baca Juga: Park Hang-seo Tidak Akan Kembali Sebagai Pelatih Timnas Vietnam, Menurut Pundit Quang Hay
Selain itu utang pemerintah Indonesia diketahui hampir mencapai 196 miliar dolar AS, sementara utang swasta dan BUMN hampir mencapai 220 miliar dolar AS.
Sekjen PDI-P Hasto menjelaskan "Setelah kami lihat lebih dalam kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar".
Fenomena nepotisme juga semakin menguat di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sulit.
"Nepotisme itu kita lihat ternyata justru semakin telanjang di depan mata kita," tegasnya.
Sekjen PDI-P Hasto mencontohkan adalah pencalonan sekretaris pribadi Presiden Jokowi, David sebagai calon bupati di Boyolali yang dianggap dapat merusak basis perjuangan yang telah dibangun selama ini.
Baca Juga: Haye dan Nathan Kembali ke SC Heerenveen Setelah Sukses Bersama Timnas Indonesia
Artikel Terkait
Timnas Amin Ajukan Permintaan Kehadiran Menteri Sri Mulyani, Risma, Zulhas, dan Airlangga di MK
Kejernihan Moral Harus Diucapkan, Refleksi Rocky Gerung tentang Kondisi Politik Indonesia
Rocky Gerung: Potret Politik, RUU DKJ dan Dinamika Kekuasaan di Lingkaran Jokowi
Puan Maharani: Tidak Ada Instruksi Langsung soal Angket Pemilu 2024 dari Fraksi PDI-P
Bahlil Hadalia Minta Penyelesaian Cepat Sengketa Pilpres, 'Tidak Ada yang Salah'
Prabowo Subianto: Tetap Tenang Menyongsong Hasil Akhir Gugatan Sengketa Pilpres 2024