Bisnisbandung.com - Timnas Amin dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) meminta kehadiran sejumlah menteri.
Tim Hukum kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir meminta kehadiran sejumlah menteri Sri Mulyani, Risma, Zulhas, dan Airlangga.
Timnas Amin meminta kehadiran sejumlah menteri tersebut untuk memberikan keterangan terkait kebijakan fiskal dan program bantuan sosial.
Baca Juga: PERSIB Bermain Imbang Tanpa Gol, Bojan: Masalahnya Hanya di Penyerangan
Permintaan tersebut diajukan dengan menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam mendengarkan keterangan dari saksi dan ahli.
Meskipun awalnya juga mempertimbangkan permintaan serupa, Timnas Amin mendukung permohonan pemohon sebelumnya karena kendala logistik.
Dikutip dari youtube kompas, Tim Hukum kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ari Yusuf Amir menjelaskan "Buat kami efisiensi dan transparansi untuk mendengar saksi dan ahli buat kami itu penting".
Baca Juga: Persebaya Surabaya Laporkan Wasit Gideon Dapaherang ke PSSI Usai Keputusan Penalti Kontroversial
"Hal-hal yang berkaitan dengan Bansos kaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain-lain," tambahnya.
Keterlibatan para menteri ini dianggap relevan dengan isu-isu yang berkaitan dengan program bantuan sosial dan kebijakan fiskal.
Permohonan ini mencerminkan upaya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan publik.
Baca Juga: Skandal Pelecehan Seksual oleh Mantan Presiden RFEF Luis Rubiales: Terancam Penjara 2,5 Tahun
Serta memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses hukum di MK.
"Karena sudah diajukan oleh pemohon satu kami mendukung apa yang disampaikan pemohon satu demikian juga dengan usulan pemohon," tutupnya.
Keberadaan para menteri tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam proses persidangan di MK.
Artikel Terkait
Rocky Gerung: Jokowi Dinilai Membatalkan Ide Demokrasi dengan Penerbitan Perpu Cipta Kerja
Rocky Gerung: Boikot Pemilu dan Dinamika Politik Indonesia
Nama Jokowi Disebut-disebut di Sidang MK, Istana Ungkap Sikapnya
Kasus Aiman Terkait Pemilu 2024 Dihentikan, Polisi Ungkap Alasannya
Presiden Jokowi Optimis Indonesia Bisa Kuasai 61% Saham Freeport
Golkar Percaya Soliditas Lebih Penting daripada Jatah Kursi Menteri dalam Kabinet Prabowo