Bisnisbandung.com - Partai Demokrat menyatakan kesiapannya untuk membahas alokasi kursi menteri jika pasangan Prabowo Gibran memenangkan Pemilu 2024.
Partai Demokrat menekankan bahwa partai tersebut memiliki kader-kader berbakat yang siap mengisi posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.
Dilansir dari youtube kompas, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan "Mereka masih menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)".
Baca Juga: Tradisi Unik Ramadhan di 8 Negara Benua Eropa, Mulai dari Tembak Meriam Sampai Pergi ke Dokter
Namun Hinca Panjaitan menegaskan "Partai Demokrat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengisi posisi menteri dengan baik".
Partai Demokrat juga menegaskan bahwa keputusan terkait alokasi kursi menteri sepenuhnya akan bergantung pada presiden terpilih.
"Kader yang punya talenta mumpuni untuk bergabung atau mendorong atau membantu presiden Prabowo," jelasnya.
Namun, karena dukungan yang telah diberikan kepada Prabowo Gibran, mereka berjanji untuk membuka komunikasi dan memberikan masukan terkait dengan calon-calon menteri yang dianggap tepat.
Sementara itu, partai politik lain seperti PDI-P dan Golkar juga terlibat dalam dinamika serupa.
Baca Juga: Inilah Cara Orang Tua Membangunkan Anak yang Benar, Bisa Berdampak Besar di Masa Depan
PDI-P belum membahas secara spesifik alokasi kursi menteri.
Sementara Golkar mengklaim kontribusinya terhadap kesuksesan Prabowo Gibran dalam pemilu.
Golkar bahkan meminta alokasi minimal lima kursi menteri jika pasangan tersebut memenangkan pemilihan presiden.
Baca Juga: Kebiasaan Penyebab Anak Pendek, Pantesan Orang Indonesia Tingginya cuma Segitu
Artikel Terkait
Rocky Gerung: Jokowi Harus Tanggung Jawab, Beras Mahal Dan Ekonomi Memburuk
Menaker Ida Fauziyah Ingatkan: THR Wajib Diberikan H-7 Lebaran dan Tidak Boleh Dicicil
Perusahaan Telat Bayar THR, Konsekuensi Denda 5 Persen Menanti
Pemerintah Tetapkan Ojek Online dan Kurir Paket Berhak Terima THR Mulai Lebaran 2024
Demo Tudingan Pemilu Curang, KPU: Keterbukaan Adalah Kunci Integritas
Presiden Jokowi Panggil Menteri PKB, Langkah Awal Penyelesaian Polemik Hak Angket?