Bisnisbandung.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memanggil dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke Istana Merdeka pada Senin, 18 Maret 2024.
Kedua menteri yang dipanggil tersebut adalah Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan dan Abdul Halim Iskandar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kedatangan kedua menteri PKB ini menjadi sorotan mengingat tengah berlangsungnya wacana penggunaan hak angket oleh koalisi PKB bersama PKS dan Nasdem untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Baca Juga: 4 Cara Membentuk Karekter Anak agar Terhindar dari Bullying, Orang Tua Harus Tahu!
Namun, saat ditanya mengenai pembahasan hak angket, kedua menteri tersebut menepisnya.
Dikutip dari youtube kompas, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjelaskan "Engga bahas hak angket sama sekali"
Menurut mereka, pembahasan tersebut tidak terjadi dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi.
Mereka menyatakan bahwa fokus partai mereka saat ini lebih kepada hasil pemilu legislatif.
Baca Juga: 6 Manfaat Mangga Bagi Kesehatan Buah Tropis yang Kaya Akan Nutrisi, Namun Mangga Mentah atau Matang?
Wacana penggunaan hak angket ini sendiri masih dalam tahap usulan.
Koalisi PKS, PKB, dan Nasdem perlu menyampaikannya terlebih dahulu kepada pemimpin partai masing-masing untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.
Meskipun demikian, ketiga partai ini mulai mempertimbangkan untuk mengajukan hak angket DPR RI sendiri, mengingat lambannya respons yang diberikan oleh PDI Perjuangan terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Diberitakan sebelumnya wacana ini mencuat pada Jumat, 15 Maret 2024, ketika Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim menyatakan "Perlunya bertindak cepat".
Hermawi Taslim menekankan "Agar tidak menunggu terlalu lama dan segera mengambil langkah".
Artikel Terkait
Menteri Keuangan Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Jaksa Agung
PAN Tegaskan Komitmen Menyukseskan Program Prabowo-Gibran
Rocky Gerung Tanggapi Hakim MK Saldi Isra & Arief Hidayat Disidang MKMK Karena Terafiliasi PDIP
Rocky Gerung: Jokowi Harus Tanggung Jawab, Beras Mahal Dan Ekonomi Memburuk
Menaker Ida Fauziyah Ingatkan: THR Wajib Diberikan H-7 Lebaran dan Tidak Boleh Dicicil
Perusahaan Telat Bayar THR, Konsekuensi Denda 5 Persen Menanti