Kenyataannya rapat bersama CCDI juga dihadiri oleh para petinggi negara seperti anggota Politbiro.
Baca Juga: Kubu Anies dan Ganjar Diajak 'Move On' oleh AHY: Rekonsiliasi Lebih Penting dari Kontroversi
Selain itu juga ada dewan negara, pengadilan, petinggi militer, dan rapat itu disiarkan langsung untuk pejabat tingkat provinsi.
Hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi yang merusak pejabat juga akan diberlakukan sebagai bentuk peringatan.
Perjuangan di China melawan korupsi sendiri mencapai rekor tertinggi selama tahun 2023 lalu saat CCDI menyelidiki 45 pejabat senior.
Angka ini pun meningkat 40% dibandingkan tahun 2022 hanya berjumlah 32 pejabat tinggi yang diperiksa CCDI.
Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (greed), kesempatan (Opportunity), kebutuhan (Needs), dan pengungkapan (Expose).
Berbeda halnya seperti yang terjadi di Indonesia justru praktik korupsi terus terjadi seolah-olah sulit sekali diberantas.
Baca Juga: Kecewa dengan Putusan Hakim, MAKI Akan 'Balas Dendam' dalam Gugatan Baru
Lemahnya etik dan moral penegak hukum jadi penyebab pemberantasan korupsi di Indonesia sulit ditegakkan.
Menurut KPK, Walikota, Bupati, hingga Gubernur masuk dalam daftar salah satu lembaga pemerintahan penyumbang korupsi terbanyak di Indonesia.
Perlu diketahui sebenarnya korupsi dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu petty corruption, grand corruption, dan political corruption.
Baca Juga: Ibu Muda Melahirkan di Bank, Pegawai Langsung Sigap Demi Menyelematkan Kelahiran Bayi
Pasalnya, korupsi telah menjadi duri dalam daging dalam upaya negara mensejahterakan rakyat dan membangun perekonomian di dalamnya.
Artikel Terkait
Hadi Tjahjanto Resmi Jadi Menko Polhukam Segera Bertemu Mahfud MD, Apa Yang Dibahas?
Prioritas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto: Kondusifitas Utama Menuju Pelantikan Presiden
Nusron Wahid Tanggapi Tudingan Kecurangan Pemilu, Politik Selalu Penuh Kontroversi!
Kecewa dengan Putusan Hakim, MAKI Akan 'Balas Dendam' dalam Gugatan Baru
Kubu Anies dan Ganjar Diajak 'Move On' oleh AHY: Rekonsiliasi Lebih Penting dari Kontroversi
100 Hari Kerja AHY, Koordinasi Kementerian untuk Pecahkan Problema Tanah