Bisnisbandung.com - Hari pertama menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung tancap gas.
Dalam rapat yang dipimpinnya, AHY menggambarkan visi dan target-target yang ingin dicapai dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
Dikutip dari youtube kompas, di tengah ruang rapat terliat AHY tidak ragu untuk menyampaikan gagasannya.
Baca Juga: Tanpa drama, Begini cara pemilu di China dilaksanakan. Bukan dipilih rakyat?
AHY berharap "Sertifikasi elektronik semakin diterima dan digunakan secara luas oleh masyarakat".
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam administrasi kebijakan pertanahan.
Selain itu, AHY juga menetapkan target ambisius terkait penyerahan bidang tanah.
Tidak tanggung-tanggung, pemerintah menargetkan penyelesaian 120 juta bidang tanah pada tahun 2024.
Baca Juga: 3 Hal yang Orang lain Nilai Saat Pertama Kali Bertemu, Menurut Seorang Antropologi Biologi
Ini mencakup berbagai isu penting seperti redistribusi tanah, yang menjadi fokus utama dalam program kerja ATR/BPN.
Meskipun memiliki target yang ambisius, AHY sadar bahwa pencapaian tersebut tidak bisa dilakukan sendirian.
Koordinasi dan kerjasama antarinstansi menjadi kunci utama.
AHY menegaskan "Pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk mempercepat penyelesaian masalah tanah, termasuk sengketa yang melibatkan individu, korporasi, dan komunitas".
Baca Juga: Islamophobia Semakin Marak di Prancis, Inilah Akar Masalahnya
Artikel Terkait
Rincian Lengkap Kekayaan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto yang Mencapai Rp 22 Miliar
Demokrat Kembali ke Pangkuan Pemerintah, AHY Resmi Gabung di Kabinet Jokowi
AHY Terima Tugas Berat dari Presiden Jokowi: Sertifikat Elektronik, HGU Carbon Trading, dan PTSL Jadi Prioritas!
Tindak Tegas Mafia Tanah, Pesan Wakil Presiden untuk AHY
Hadi Tjahjanto Resmi Jadi Menko Polhukam Segera Bertemu Mahfud MD, Apa Yang Dibahas?
Prioritas Menko Polhukam Hadi Tjahjanto: Kondusifitas Utama Menuju Pelantikan Presiden