Penambangan Crypto Bitcoin Ilegal menjadi Perhatian Negara Ini karena Suplai Listrik yang Terbatas

Biaya Penambangan Bitcoin Khusus
Situasi di sektor tersebut mendorong Administrasi Tenaga Nasional untuk menentang biaya yang disarankan dalam RUU cryptocurrency yang diusulkan, yang menetapkan biaya maksimum hanya 15% lebih tinggi dari yang dikumpulkan dari perusahaan setara lainnya.

Baca Juga: Heboh ! disawer hingga ratusan juta rupiah dari Artis, Berikut fakta unik Bunda Corla yang belum diketahui

Pada saat itu, organisasi tersebut menyatakan akan mendukung kemungkinan veto undang-undang karena pertimbangan itu, dan mengusulkan serangkaian biaya listrik yang baru.

RUU Cryptocurrency, yang akan memberikan kejelasan lebih pada industri pertambangan bitcoin, diveto oleh presiden Mario Abdo pada 2 September dengan alasan bahwa itu adalah aktivitas intensif energi yang menghadirkan sedikit permintaan tenaga kerja.

Veto itu ditolak oleh senat Paraguay pada 30 September, dengan Kongres membuat langkah untuk meloloskan RUU itu tanpa dukungan Presiden.

Baca Juga: Berbagai Tempat Wisata di Pangandaran, Cocok Untuk Healing dan Refreshing

Bahkan dengan ini terjadi, Paraguay masih dianggap sebagai tujuan yang menarik bagi perusahaan pertambangan Bitcoin.

Pada 14 Oktober, Pow.re, sebuah perusahaan pertambangan Bitcoin, mengumumkan bahwa mereka telah memulai pembangunan dua fasilitas pertambangan di negara tersebut yang akan mengelola 12 megawatt (MW) pembangkit listrik tenaga air.***