BisnisBandung.com – Di balik gemerlap proyek infrastruktur dan janji pertumbuhan ekonomi, sinyal bahaya mulai terdengar dari ruang-ruang fiskal Indonesia.
Laporan terbaru ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menyebutkan bahwa rasio utang pemerintah Indonesia
berpotensi menyentuh angka 42% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2029 tingkat yang memicu kekhawatiran serius di kalangan pengamat ekonomi global.
Pemicunya bukan hal sepele. AMRO menyoroti kombinasi mematikan: defisit keseimbangan primer yang terus melebar, bunga pinjaman yang melonjak, dan pendapatan negara yang stagnan
Setelah rencana kenaikan PPN 2025 batal dilaksanakan. Sementara itu, belanja pemerintah justru tak kunjung surut.
Baca Juga: Motif Presiden Prabowo Layangkan Abolisi dan Amnesti, Ada Kaitannya dengan Jokowi?
Pola ini dinilai membentuk bom waktu fiskal yang bisa meledak kapan saja jika tak segera dikendalikan.
Hal yang membuat situasi makin mencemaskan adalah kemiripan tren ini dengan krisis besar yang melanda Sri Lanka pada 2022.
Saat itu, negara tersebut juga memiliki rasio utang 42% dari PDB pada 2019—angka yang tampak “aman” di permukaan.
Namun hanya dalam dua tahun, mereka jatuh ke jurang kebangkrutan, dihantam inflasi, krisis pangan, dan kerusuhan sosial. Apakah Indonesia sedang menuju arah yang sama?
Meski pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mencoba menenangkan publik dengan menyatakan bahwa posisi utang masih sesuai koridor undang-undang, pasar tampaknya tak sepenuhnya yakin.
Investor dan lembaga pemeringkat internasional kini menyoroti lebih tajam arah kebijakan fiskal Indonesia.
Baca Juga: Mantan Hakim Agung Nilai Pelaporan Tom Lembong Masuk Ranah Etik, Bukan Teknis Yuridis