Tidak Lagi Gratis, Kadin dan Pengusaha UMKM Keluhkan Penerapan Biaya QRIS

Bisnisbandung.com - QRIS saat ini telah menjadi cara pembayaran cashless yang mulai marak diterapkan di berbagai bidang usaha mulai dari UMKM hingga usaha besar.

QRIS pertama kali diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) pada 17  Agustus 2019 dan mulai efektif sejak 1 Januari 2020.

Momentum pandemi COVID-19 pun menjadi momen untuk masyarakat menggunakan QRIS dalam pembayaran karena dinilai lebih aman dengan kurangnya sentuhan antara pembeli dan penjual.

Sejak 1 Juli 2023 penggunaan QRIS yang dulunya gratis, kini dikenakan biaya Merchant Discount Rate (MDR) dengan biaya yang variatif tergantung jenis usaha.

Baca Juga: Menang 4-1 atas Laos, Timnas Putri Indonesia U-19 Puncaki Grup A Piala AFF U-19 Women's

Merchant Discount Rate (MDR) ditetapkan oleh Bank Indonesia berbeda pada setiap jenis usaha antara lain 0,7% untuk transaksi reguler, 0,6% transaksi pendidikan, 0,4% transaksi di spbu dan 0,3% transaksi UMKM.

Dikutip dari akun instagram @Bank_Indonesia Pengenaan MDR pada penggunaan QRIS ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pedagang dan pengguna.

Selain itu dengan adanya MDR dapat menjaga sustainability penyelenggaraan layanan QRIS oleh industri.

Pada peraturan Bank Indonesia no 23/2021 juga diatur bahwa MDR tidak boleh dikenakan pada pembeli, yang berarti MDR tersebut harus ditanggung oleh penjual/pedagang.

Baca Juga: Temuan Kasus Antraks, Wapres Ma'ruf Amin Minta agar Kawasan Tersebut Diisolasi

Berbagai pihak mengeluhkan penerapan MDR yang dulunya gratis ini karena dinilai menambah beban usaha.

Ketua Kadin Kota Bandung, Iwa Gartiwa menginginkan untuk biaya penggunaan QRIS agar tetap 0% sebagai bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

"Saya setuju 0%, karna bentuk pelayanan pemerintah yang diambil dari masyarakat berupa pajak" kata Iwa Gartiwa.

"Keberpihakan harus ada dari pemerintah untuk rakyat, jangan semua harus mandiri, jadi pemerintah tidak hadir. Hasil pajak tidak netes ke yang harus difasilitasi" lanjutnya.