QRIS Dinilai Hambat Akses Asing, Warganet Justru Pasang Badan untuk Karya Anak Bangsa

Bisnisbandung.com - Sistem pembayaran digital nasional, QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), kembali menjadi sorotan dunia.

Kali ini, pemerintah Amerika Serikat menyampaikan keberatannya melalui laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). 

Dalam laporan tersebut, AS menilai bahwa implementasi QRIS membatasi akses bagi perusahaan asing karena dinilai kurang melibatkan pihak luar dalam proses kebijakan dan pengembangannya.

Baca Juga: Tugu Biawak Wonosobo Rp 50 Juta Jadi Sorotan Kalahkan Patung Miliaran, Netizen: Kalau Tepat Sasaran, Hasilnya Mantap!

Namun, alih-alih memicu polemik di dalam negeri, kritik dari AS justru memantik gelombang pembelaan dari warganet Indonesia.

Tagar #QRIS sempat menghiasi jajaran trending topic di media sosial X (dulu Twitter), berisi dukungan terhadap sistem pembayaran hasil karya anak bangsa tersebut. 

Banyak yang melihat QRIS sebagai simbol kedaulatan ekonomi digital dan menolak campur tangan asing dalam urusan domestik.

Baca Juga: Jokowi Klarifikasi Kunjungan Para Menteri, Matahari Itu Prabowo Bukan Saya

Salah satu unggahan yang viral berasal dari akun @ardisatriawan yang menuliskan, “QRIS dan GPN: 1) Yang beli orang Indonesia, 2) Yang jual orang Indonesia, 3) Transaksi banknya sesama bank Indonesia... Kenapa AS ngeluh? Karena mereka nggak dapet jatah dari sistem ini.”

Tak kalah sengit, akun X @ReimuCxre, "jangan berani2 lo senggol pembayaran favorit gw. Gw US sok asik aja pas trip ke US pake cashapp yang salah satu provider "QRIS" nya Amerika aja kalah sama disini awokawokawok

Sementara itu, akun @pangeransiahaan menyebut QRIS sebagai salah satu inovasi terbesar yang mampu mendorong inklusi keuangan, “QRIS itu demokratisasi pembayaran non-tunai. AS sebaiknya nggak ikut campur urusan transaksi domestik kita.”

Baca Juga: Zulkifli Hasan Umumkan Susunan Lengkap Pengurus PAN 2024-2029, Ini Nama-Namanya

Kritik terhadap AS juga menyoroti dominasi perusahaan-perusahaan seperti Visa dan Mastercard.

Banyak yang menilai bahwa tekanan terhadap QRIS sebenarnya bermula dari kekhawatiran kehilangan pangsa pasar di Indonesia, karena transaksi QRIS tidak melibatkan jaringan pembayaran global milik negara barat tersebut.