Pertumbuhan gig economy dalam 10–15 tahun terakhir memang tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi digital yang memungkinkan terciptanya platform-platform baru.
Namun, tanpa regulasi dan kebijakan perlindungan yang adaptif, sistem ini berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan menciptakan kelas pekerja yang semakin rentan.
Melihat kondisi tersebut, para pemangku kebijakan di Indonesia dihadapkan pada tantangan penting: bagaimana menciptakan sistem regulasi yang mampu mengakomodasi fleksibilitas model kerja digital tanpa mengorbankan hak dan kesejahteraan pekerjanya.***
Baca Juga: Eropa Paling Terancam Krisis Energi jika Iran Tutup Selat Hormuz, Pengamat Ingatkan Risiko Global