"Kalau pemerintah serius mereka seharusnya fokus menutup celah hukum ini bukan malah menaikkan pajak yang langsung menekan rakyat kecil," jelasnya.
Media Wahyudi Iskandar mempertanyakan prioritas pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal.
"Kebijakan ini seolah menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih langkah mudah dengan membebani masyarakat kecil ketimbang menghadapi tantangan besar untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil," ujarnya.
Menurutnya solusi yang lebih adil adalah memperluas basis pajak dengan menindak tegas penghindaran pajak oleh kelas atas dan mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini kurang terjangkau.
Baca Juga: 5 Exchange Crypto yang Menyediakan Trading Leverage, Ada 1 di Indonesia?
Kritik terhadap kenaikan PPN ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam.
Media Wahyudi Iskandar menanti langkah konkret dari pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan kepada seluruh lapisan masyarakat bukan hanya kepada segelintir elite.
"Pemerintah harus ingat kebijakan yang tidak adil akan memunculkan ketidakpercayaan publik. Dan ini adalah modal sosial yang mahal," pungkas Media Wahyudi Iskandar.***
Artikel Terkait
Vonis Ringan Harvey Moeis yang Korupsi Rp300 Triliun, Rocky Gerung: Penegakan Hukum atau Lelucon?
Silfester Matutina Sebut Jokowi Jadi Momok Bagi PDIP, Begini Alasannya
Yudhi Soenarto Sindir Fadli Zon, Pengkritik Jokowi yang Enggan Dikritik
Telisa Aulia Falianty: PPN 12% Bisa Bikin Masyarakat Marah Ini Alasannya!
PPN 12% Naik, Ferry Irwandi: Masyarakat Tercekik, Pejabat Makin Mewah
Ikrar Nusa Bhakti: Megawati Target Terakhir Ambisi Politik Jokowi?