Tolak Bantuan dari Koorporasi Perusak Lingkungan, Bupati Samosir Dinilai Sangar dan Cerdas

bisnisbandung.com - Sikap Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom, mendapat sorotan positif setelah memilih menolak bantuan dari perusahaan-perusahaan yang dianggap merusak lingkungan di tengah bencana besar yang melanda Sumatera.

Keputusan ini dinilai sebagai langkah berani dan bermuatan moral tinggi, terutama karena Samosir juga menjadi salah satu daerah terdampak banjir meski tidak separah sejumlah wilayah lain di Tapanuli dan Sibolga.

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai langkah Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai tindakan yang tegas sekaligus cerdas.

Baca Juga: Boyamin Saiman Geram KPK Ngeles soal Tak Kunjung Panggil Bobby Nasution

“Ini menurut saya baru sangar dan cerdas. Di tengah bencana terbesar yang melanda Aceh dan Sumatera dalam beberapa dekade terakhir, langkah yang secara moral harus kita acungi dua jempol ini datang dari dua institusi penting di Sumatera Utara,” ungkapnya dilansir dari youtube pribadinya.

Menurutnya, di tengah situasi darurat kemanusiaan, tindakan untuk tetap memegang prinsip lingkungan menunjukkan keberpihakan pada kepentingan jangka panjang masyarakat.

Ia melihat keputusan tersebut sebagai bentuk konsistensi moral yang patut diapresiasi karena dilakukan saat ribuan warga kehilangan rumah dan puluhan ribu lainnya mengungsi.

Selain pemerintah daerah, dukungan moral juga datang dari institusi keagamaan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP).

Baca Juga: Dugaan Korupsi Jalan Sumut Berlarut, MAKI Gugat KPK Lewat Praperadilan

Melalui pernyataannya, HKBP menegaskan pandangan bahwa gereja tidak boleh bekerja sama dengan individu maupun perusahaan yang memiliki rekam jejak perusakan lingkungan.

Dalam sikap resminya, HKBP menyoroti PT Toba Pulp Lestari (TPL) sebagai salah satu korporasi yang dinilai memiliki catatan kerusakan ekologis di wilayah adat dan hutan.

Sikap Bupati Samosir dituangkan melalui surat edaran yang dikirimkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah, camat, kepala desa, hingga lurah.

Surat tersebut meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tidak menerima bantuan apa pun dari korporasi yang dianggap berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Langkah ini muncul di tengah dampak bencana yang terus meluas.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 menunjukkan lebih dari 800 orang meninggal dunia di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Baca Juga: Anggota DPR Dorong Penetapan Bencana Nasional untuk Percepat Mobilisasi Alat Berat dan Tenaga dari Pusat