Bisnisbandung.com - Pemerintah Kabupaten Bogor akhirnya buka suara terkait dugaan permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh oknum kepala desa serta pemotongan insentif sopir angkot yang belakangan viral.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pihaknya serius menangani kasus ini dan sudah mengambil langkah konkret.
Dikutip dari instagramnya, Rudy menjelaskan “Kami mohon maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan ini. Kami tidak tinggal diam.”
Baca Juga: Danantara Tak Tersentuh Hukum, Korupsi Bisa Dianggap Kerugian Bisnis?
Menurut Rudy Tim Saber Pungli Kabupaten Bogor yang terdiri dari unsur Polres, Kejaksaan, dan Inspektorat telah diturunkan untuk menyelidiki kasus tersebut.
Hingga saat ini 9 orang telah dimintai keterangan.
“Empat kepala desa, satu pegawai Dinas Perhubungan, dan beberapa dari organisasi masyarakat telah diperiksa,” katanya.
Rudy juga menegaskan dari hasil pemeriksaan sementara Dinas Perhubungan tidak terlibat secara institusi dalam pemotongan insentif terhadap sopir angkot khususnya di kawasan Puncak.
“Kalau ada oknum yang bermain secara individu tentu akan kami tindak tegas. Tidak ada toleransi untuk pelanggaran semacam ini,” tegasnya.
Baca Juga: Mobil Dinas Dipakai Mudik? Emerson Yuntho Persoalkan KPK dalam Posisi Melemah
Lebih jauh Rudy menyatakan bahwa pihaknya tak segan mencopot jabatan siapa pun yang terbukti terlibat termasuk dari unsur pemerintah.
“Jika ditemukan unsur pidana proses hukum akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Bahkan bila ada pejabat yang terbukti kami siap mencopot jabatannya,” ucapnya.
Ia juga menjanjikan transparansi penuh kepada publik, Hasil lengkap dari pemeriksaan akan diumumkan pada awal pekan depan.
“Kami ingin masyarakat tahu kami tidak tutup-tutupi. Ini momentum untuk berbenah. Pemerintah Kabupaten Bogor harus bersih dan benar-benar melayani rakyat,” ujar Rudy.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Dampak Studi Tour: Saya Harus Menyelamatkan Beban Ekonomi Rakyat