Ia meminta data spesifik dari perusahaan terkait kebutuhan tenaga kerja dalam 10 tahun ke depan sehingga pemerintah dapat menyiapkan pelatihan berbasis keterampilan melalui SMK dan pusat pelatihan kerja di tiap desa.
"Kita harus proaktif. Data kebutuhan tenaga kerja harus diterjemahkan menjadi pelatihan yang tepat. Dengan begitu kita bisa memenuhi kebutuhan industri tanpa mengorbankan tenaga kerja lokal," jelas Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas di kawasan industri.
Konflik antarorganisasi masyarakat (ormas) terkait limbah atau isu perburuhan menurutnya hanya akan menciptakan ketidaknyamanan bagi investor dan berpotensi membuat modal asing kabur.
Baca Juga: Pagar Laut Tanggerang Sejak 2022, Eks Menteri Kelautan: ‘Kotak Pandora’ Akhirnya Terbuka
"Karawang ini punya kawasan industri terbesar. Kalau terus gaduh bagaimana kita bisa menarik investor? Harmoni harus dijaga," katanya.
Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk mendukung Karawang melalui kebijakan provinsi.
Ia mengusulkan berbagai program seperti pembangunan infrastruktur jalan menuju kawasan industri, pengadaan sumur bor untuk daerah kering, serta pemasangan solar cell untuk mendukung pertanian.
"Masalah Karawang ini banyak tapi semua bisa diatasi kalau kita mau bersinergi. Tinggal eksekusi yang tepat," tutup Dedi Mulyadi.***