Siapakah Penghuni Pertama Ibu Kota Nusantara (IKN)?

Bisnisbandung.com - Dalam lampiran UU Ibu Kota Nusantara (IKN) terdapat rencana kepindahan pemerintahan yang akan dimulai tahun 2024 mendatang.

terdapat lima tahapan yang akan pindah ke IKN Indonesia. Tahapan pertama meliputi presiden dan wakil presiden serta lembaga tinggi negara antara lain MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, BPK dan Komisi Yudisial.

selain itu sejumlah kementerian juga akan pindah IKN Indonesia pada tahapan pertama seperti Kemenko Polhukam, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri.

Baca Juga: Pembahasan UU IKN Minim Partisipasi Publik

selanjutnya kementerian atau lembaga yang berhubungan dengan kerja presiden dan wakilnya secara langsung seperti Kementrian Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara, Dewan Pertimbangan Presiden dan Kantor Staf Presiden.

Lalu lembaga negara yang berhubungan dengan penganggaran, perencanaan, dan kinerja pembangunan yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kemenpan RB, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Selanjutnya Lembaga yang mendukung infrastruktur dasar IKN yaitu Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kominfo serta bagian pertahanan dan keamanan seperti Kejaksaan Agung, TNI-Polri, KPK, Kemenkumham dan lain sebagainya.

Baca Juga: Jagat Nusantara, Metaverse yang Bisa Digunakan Untuk Menjelah Ibukota Negara (IKN)

Lalu lembaga negara independen serta badan publik seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPJS, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Indonesia dan masih banyak lagi.

Bambang Susantono selaku Kepala Otorita IKN menyampaikan, mengenai pemindahan ini Presiden Jokowi akan menerbitkan keputusan presiden pada 2024.

Bambang mengungkapkan keputusan tersebut akan terbit pada semester I-2024. Hal ini katakannya pada saat memberikan paparan dalam acara 10 Years Global Movement Indonesia Diaspora bulan Juli lalu.

Baca Juga: Jagat Nusantara Hadirkan Dunia virtual IKN!

Di samping itu, pembangunan IKN semakin meningkat. Dalam hal pembangunan wilayah IKN pemerintah juga melakukan perbaikan lahan hijau di seputaran wilayah IKN, seperti Pematangan lahan, persemaian pohon, membangun jalan akses logistik, dan intake air minum.

Selain itu pembangunan fisik yang menjadi fokus utama ialah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Pada KIPP akan dibangun istana presiden, istana wakil presiden, sejumlah kantor kementerian dan lembaga tinggi negara.