BISNIS BANDUNG - Anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum ada titik terang setelah Softbank Group memutuskan hengkang sebagai investor pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kementerian Keuangan diminta Presiden Jokowi untuk mempresentasikan alokasi anggaran pembangunman IKN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Keuangan untuk mempresentasikan rencana penggunaan anggaran dari sisi rencana induk dan desain kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini pihaknya tengah mendesain sejumlah infrastruktur untuk di IKN seperti jalan tol dan jalan ke kawasan IKN.
Baca Juga: Pengadaan Laptop Oleh Kemendikbud Ristek Diduga Terjadi Permainan Dalam Anggaran
“Lagi kita siapkan betul daftar isian pelaksanaan anggarannya,” ujar Basuki.
Dijelaskan Basuki, kawasan pengembangan IKN total luas lahan mencapai 256.000 hektare (HA). Dari luas lahan tersebut untuk menjadi kawasan IKN sekitar 56.000 ha.
Pembangunan kawasan inti ada 5 tahapan yang akan dikerjakan mulai dari 2022 sampai dengan 2025.
Tahap pertama dimulai pada 2022--2024 dengan fokus pada pembangunan kawasan inti pemerintahan.
Kebutuhan anggaran pembangunan kawasan inti pemerintah di IKN ditaksir mencapai Rp 46 triliun.
Sementara itu diperolah keterangan, Softbank Group yang semula sebagai calon investor memilih untuk mundur sebagai investor dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Alasannya, ada bagian dari proposal Softbank yang tidak bisa diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Dua konsorsium lain calon investor pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara Nusantara juga dikabarkan mundur menyusul SoftBank yang batal menggelontorkan.
Artikel Terkait
Maklumat PA 212 Hentikan Pembangunan Ibu Kota Baru
Cacat Formil, UU IKN Digugat Para Pakar Ke MK Tak Merepresentasikan Asas Keterbukaan Publik
Pembahasan UU IKN Minim Partisipasi Publik