BISNIS BANDUNG - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, (Kemendikbud-Ristek) tengah ini menjadi sorotan publik terkait rencana pengadaan laptop buatan dalam negeri senilai Rp 3,7 triliun. Uang sebesar itu akan digunakan untuk membeli laptop buatan lokal dengan jumlah 431.730 unit. Dugaan terjadinya permainan dalam anggaran pengadaan laptop untuk anak didik pada tahun anggaran 2021 makin kentara
Diperoleh keterangan , dana sebesar Rp 3,7 triliun itu diambil dari anggaran Kemendikbud-ristek Rp 1,3 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021 sebesar Rp 2,4 triliun. Dana sebesar itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 12.674 sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan SLB. Rinciannya, untuk membeli 189.840 laptop, 12.674 access point, 12.674 konektor, 12.674 proyektor dan 45 speaker.
Dirjen Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto angkat bicara mengenai polemik pengadaan laptop merah putih . Dijelaskan , Kemendikbud-ristek hanya menyiapkan anggaran untuk pengadaan barang, bukan menentukan harga laptop per unitnya. Terkait dengan harga laptop per unitnya akan menyesuaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog sesuai dengan laptop tersebut.
"Untuk harga per unit itu menyesuaikan dengan mekanisme pengadaan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Jadi harus dibedakan antara harga dan anggaran dan kita tidak nge-set harga, yang kita siapkan adalah anggaran," kata Wikan . Anggaran sebesar Rp 2,4 triliun itu bakal didistribusikan ke pemerintah daerah sebagai dana alokasi khusus (DAK) fisik dan tidak sebatas untuk membeli laptop saja, juga digunakan untuk belanja sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Anggaran Rp2,4 trilun yang didistribusikan ke pemerintah daerah akan digunakan untuk 284.147 laptop, 17.510 wireless router, 10.799 proyektor beserta layar, 10.799 konektor, 8.205 printer, dan 6.527 scanner.
Dalam e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), ada 6 perusahaan dalam negeri yang disebut akan menjadi mitra pemerintah dalam proyek tersebut. Yakni PT Zyrexindo Mandiri Buana, PT Tera Data Indonusa, PT Supertone, PT Evercoss Technology Indonesia, PT Bangga Teknologi Indonesia, dan Acer Manufacturing Indonesia.
Laptop merek Zyrex yang diproduksi PT Zyrexindo Mandiri Buana dan telah memiliki TKDN di atas 25 % paling murah dibanderol dengan harga Rp 5,9 juta, dan paling mahal Rp 6,8 juta. PT Zyrexindo Mandiri Buana akan mendapat jatah sebanyak 165.000 laptop dengan anggaran Rp 700 miliar.
PT Tera Data Indonusa memiliki laptop lokal merek Axioo. Laptop dengan Chrome OS paling murah dibanderol dengan harga Rp 6,49 juta dan paling mahal Rp 6,8 juta. Kemudian Chromebook yang diproduksi PT Supertone memiliki harga Rp 6,4 juta.
Chromebook buatan PT Evercoss Technology Indonesia dibanderol dengan harga Rp 6,8 juta. PT Bangga Teknologi Indonesia memiliki chromebook dengan merek ADVAN seharga Rp 6,49 juta. Acer Manufacturing Indonesia memiliki chromebook dengan harga bervariasi, mulai dari Rp 5,9 juta hingga Rp 9,6 juta.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pengadaan laptop untuk menunjang pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi Covid-19. Peneliti ICW Dewi Anggraeni mengatakan, ada hal penting lain yang lebih mendesak untuk dipenuhi oleh pemerintah.
“Yang diperlukan saat ini adalah pemerataan bantuan kuota internet. Bahkan jaringan listrik dan jaringa internet saja belum merata. Menurut kami, pengadaan laptop ini bisa masuk dalam prioritas kesekian,” kata Dewi.
ICW juga mempertanyakan motif pemerintah dalam proyek pengadaan laptop yang menelan anggaran total Rp 3,7 triliun . Di satu sisi, disebutkan untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi pendidikan, tapi di sisi lain disebut untuk menggenjot perekonomian lokal dengan menggandeng perusahaan produsen laptop dalam negeri.
“Ini pertanyaan penting, mau memperlancar program digitalisasi pendidikan atau mau menggenjot perekonomian domestik?” ujar Dewi. ICW berkesimpulan bahwa program pengadaan laptop ini belum matang karena mereka tidak menemukannya dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP.
“Kami tidak melihat program ini sebagai rencana yang matang karena tidak ada dalam Sirup LKPPK Kemendikbud-ristek,” ucap Dewi.
