Pengadaan Laptop Oleh Kemendikbud Ristek Diduga Terjadi Permainan Dalam Anggaran

- Minggu, 29 Agustus 2021 | 06:15 WIB
laptop
laptop

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pengadaan laptop untuk menunjang pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi Covid-19. Peneliti ICW Dewi Anggraeni mengatakan, ada hal penting lain yang lebih mendesak untuk dipenuhi oleh pemerintah.

“Yang diperlukan saat ini adalah pemerataan bantuan kuota internet. Bahkan jaringan listrik dan jaringa internet saja belum merata. Menurut kami, pengadaan laptop ini bisa masuk dalam prioritas kesekian,” kata Dewi.

ICW juga mempertanyakan motif pemerintah dalam proyek pengadaan laptop yang menelan anggaran total Rp 3,7 triliun . Di satu sisi, disebutkan untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi pendidikan, tapi di sisi lain disebut untuk menggenjot perekonomian lokal dengan menggandeng perusahaan produsen laptop dalam negeri.

“Ini pertanyaan penting, mau memperlancar program digitalisasi pendidikan atau mau menggenjot perekonomian domestik?” ujar Dewi. ICW berkesimpulan bahwa program pengadaan laptop ini belum matang karena mereka tidak menemukannya dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP.

“Kami tidak melihat program ini sebagai rencana yang matang karena tidak ada dalam Sirup LKPPK Kemendikbud-ristek,” ucap Dewi.

Lebih jauh, Dewi menyebutkan ada beberapa potensi korupsi dalam program pengadaan laptop ini. Rencana yang tidak matang berpotensi menimbulkan praktik mark-up anggaran dan pungli di pemerintah daerah. “Kalau spesifikiasi tidak dikunci, Pemda atau Dinas Pendidikan diberi kebebasan untuk menentukan kebutuhan laptop mana yang boleh dibeli, akan membuat adanya peluang pemahalan harga atau mark-up,” jelas dia. ICW juga mengingatkan akan adanya potensi monopoli enam perusahaan mitra pemerintah yang dianggap sudah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Mengapa harus menggunakan syarat TKDN? Apakah sudah menjamin kelancaran progam digitalisasi pendidikan? Apakah sudah pernah diuji coba atu pilot project ini memang terkait dengan penggunaan laptop dengan syarat TKDN?," katanya.

Mengenai besarnya biaya pengadaan laptop tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong  KPK untuk mengawasi pengadaan laptop oleh Kemendikbud-Ristek tersebut. “Hal ini  untuk mengantisipasi potensi korupsi, apalagi  anggarannya besar," tuturnya. Dalam dokumen rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud-ristek yang membahas penyediaan TIK dan Alat Peraga Edukatif (APE) Kemendikbudristek APBN 2021, tidak ada pembahasan soal rencana pengadaan laptop dalam negeri.

Pelaksana tugas juru bicara Ali Fikri mengatakan, pihaknya pasti akan mengawasi program pengadaan laptop di Kemndikbud-ristek. (B-003) ***

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Siapakah Penghuni Pertama Ibu Kota Nusantara (IKN)?

Jumat, 2 Desember 2022 | 21:00 WIB

Ingin Hemat? Saatnya Beralih Ke Motor Listrik

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB

IA-ITB Tanggap Darurat Bencana gempa Cianjur

Sabtu, 26 November 2022 | 21:40 WIB

Meningkatnya Industri Manufaktur Indonesia

Sabtu, 26 November 2022 | 12:00 WIB
X